Pilkades Sarana Mewujudkan Demokratisasi Desa

Selama ini suksesi Pilkades tidak pernah kering dari pembicaraan. Hal ini terjadi mengingat karena Pilkades adalah refleksi bagaimana demokrasi itu coba diimplementasikan. Di sisi lain Pilkades merupakan sarana sirkulasi elit dan transfer kekuasaan di tingkat lokal. Dalam konteks ini Pilkades diharapkan secara langsung membuat masyarakat mengerti akan hak dan kewajibannya. Pilkades adalah suatu moment dimana masyarakat mengerti posisi mereka sebagai warga dalam percaturan politik di desa tersebut. Dimana terjadi proses interaksi antara rakyat dan pemerintah sebagai wujud adanya demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Dimaklumi bersama, Pilkades tidak sesederhana apa yang kita bayangkan. Di dalamnya berimplikasi tentang banyak hal mengenai hajat hidup dan kepentingan orang banyak. Mulai dari proses, hasil hingga pasca kegiatan Pilkades adalah satu kesatuan yang utuh dan erat terkait di dalam menentukan arah dan agenda enam tahun ke depan ke mana desa tersebut akan dibawa.

Demokrasi desa adalah bingkai pembaharuan terhadap tata pemerintahan desa atau hubungan antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, (BPD) dan elemen-elemen masyarakat desa yang lebih luas. Saya hendak mengedepankan argumen bahwa desa harus “dibela” dan sekaligus harus “dilawan” dengan demokrasi.

Mengapa desa harus “dibela” tetapi juga harus “dilawan”? Bagaimana kita meletakkan desa dalam konteks demokrasi lokal? Seperti apa formulanya? Bagaimana membuat demokrasi bisa bekerja di desa? Untuk menjawab serangkaian pertanyaan itu, tulisan ini hendak menyandarkan diri pada prinsip yang demokratis.

Dalam memahami demokrasi di tingkat lokal ini, kita tidak boleh terjebak pada seremonial, prosedur dan lembaga yang tampak di permukaan. Prosedur dan lembaga memang sangat penting, tetapi tidak mencukupi. Yang lebih penting dalam demokrasi adalah proses dan hubungan antara rakyat secara substantif. Pemilihan kepala desa juga penting tetapi yang lebih penting dalam proses politik sehari-hari yang melibatkan bagaimana hubungan antara Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat.

Dinamika Desa

Diketahui bersama bahwa pengaturan mengenai desa kembali mengalami perubahan seiring dengan terbitnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pengaturan mengenai desa di dalam UU No. 32 Tahun 2004 kemudian ditindaklanjuti oleh PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Dalam hal kewenangan secara prinsipil tidak ada perubahan yang mendasar dalam pengaturan mengenai kewenangan desa. Sama halnya dengan UU No. 22 Tahun 1999, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten, yang dinyatakan secara tegas di dalam Pasal 7 PP No. 72 Tahun 2005.

Dari moment itu pula, pencerahan dapat dilakukan. Dimana arahnya yaitu menguak tentang pemahaman Desa Mandiri. Sesuai amanat UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 72 Tahun 2005 Kepala Desa nantinya harus mampu mengimbangi laju perkembangan pemerintahan. Artinya profesionalitas seorang Kepala Desa jauh sekali lebih penting jika dibandingkan dengan aturan sebelumnya. Kepala Desa dituntut mempunyai inisiatif untuk mengoptimalkan potensi desa, tertib administrasi, akuntabel (bertanggung jawab) dengan mekanisme pertanggungjawaban sesuai dengan prosedurnya.

Persoalannya sekarang apakah Desa sudah mandiri dalam melaksanakan Governance atau tidak? Jawabannya mungkin sudah jelas: belum mandiri. Tetapi pertanyaan yang lebih penting adalah: bagaimana kemandirian desa dalam melaksanakan Governance itu dapat didorong sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakatnya?

Kemandirian Desa dalam meningkatkan kesejahteraan para warganya terletak pada kemampuan komponen Governance yang ada dalam desa itu untuk mengorganisir sendiri semua potensi yang tersedia (Embedded) dalam lingkungannya. Namun tanpa kepiawaian birokrasi dan kemauan kuat dari pemangku jabatan politis, jangan-jangan malah “jauh panggang dari api”. Karena itu, dari sisi proses, diharapkan Pilkades harus terselenggara dengan lancar, jujur dan adil serta tidak ada kekerasan. artinya, Pilkades oleh semua stakeholders, elit dan warga desa hendaknya tidak hanya dijadikan sebagai upaya pencerahan (enlightening) dan perekat berbagai komponen masyarakat, tetapi mampu pula mendorong terjadinya perubahan menuju kehidupan demokrasi substansial dan tata pemerintahan yang efektif.

Dengan kata lain kekuasaan yang diperoleh Kepala Desa harus melalui kompetisi politik yang sehat dan terbuka. Dengan demikian, kita harus membuka ruang publik yang lebih terbuka yang oleh Sosiolog Jerman Juergen Habermas dikatakan sebagai suatu proses yang mana masyarakat secara terbuka dan bebas untuk melakukan perdebatan, sehingga menjadikan dinamika politik lebih demokratis. Sebaliknya, harus dihindari perilaku politik yang mengarah ke hegemoni politik yang justru seringkali menggunakan cara-cara yang bersifat represif yang pada akhirnya mematikan aspirasi rakyat.

Indikator esensi terselenggaranya Pilkades dengan lancar, bermakna pada dua hal, yaitu dari aspek panitia itu sendiri. Fungsi seperti seleksi bakal calon yang dilakukan panitia telah dilaksanakan secara terbuka tidak hanya didominasi elit desa, tetapi melibatkan perwakilan tokoh masyarakat, yang mana proses dan hasilnya bisa diakses publik secara luas.

Selanjutnya dari persfektif kinerja penyelenggaraan, mulai dari proses penganggaran, penetapan daftar pemilih, pendaftaran dan penetapan calon kepala desa, masa kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penentuan saksi di lapangan, pengawasan, penetapan kepala desa terpilih, hingga pengesahan dan pelantikan dapat dipastikan tidak menimbulkan konflik yang berakibat terganggunya kegiatan publik, di mana nilai-nilai kejujuran, profesionalisme semua pihak dan sikap transparansi lebih dikedepankan daripada kepentingan sesaat lainnya. Kedua, dari sisi hasil pilkades dapat menelorkan produk rekrutmen politik berupa terpilihnya kepala desa yang mempunyai basis legitimasi yang kokoh baik secara yuridis maupun politis.

Secara yuridis, artinya kepala desa yang terpilih dalam Pilkades adalah yang telah memenuhi semua kualifikasi seperti yang ditentukan dalam UU dan PP tentang Pilkades. Secara politis, kepala desa terpilih selain berkualitas dan yang tidak kalah penting mereka adalah yang bermoralitas, sehingga mampu memenangkan hati semua pihak di desa. Realitasnya berupa penerimaan atau pengakuan secara luas dari kalangan masyarakat.

Indikator penerimaan atau pengakuan secara luas, meliputi: terlihat dari pemahaman yang baik tentang kondisi daerah/desa yang akan dipimpinnya; mempunyai visi yang jauh ke depan terutama dalam menghadapi pusaran gelombang globalisasi; isu good governance dan tuntutan demokrasi parsipatoris; bisa mensinergikan potensi yang ada (SDA, SDM dan kelembagaan); berempati dan peduli terhadap masalah ketidakadilan, kemiskinan, keterbelakangan; punya komitmen kuat terhadap pemberantasan KKN dan sebagainya. Dengan demikian masyarakat yakin, terpilihnya pemimpin baru merupakan starting point terjadinya perbaikan secara signifikan kehidupan mereka, dan kepala desa terpilih adalah figur terbaik juga paling berkompeten memimpin desa di masa enam tahun ke depan.

Pasca Pilkades, terpilihnya seorang Kepala Desa hendaknya dapat memberikan kontribusi optimal dan signifikan terhadap perbaikan kualitas pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Kepala Desa harus mampu mendesain birokrasi pemerintahan desa dari semula sebuah lembaga yang mempunyai kinerja buruk, tidak lincah dan telmi (telat mikir) mengantisipasi perubahan menjadi birokrasi yang produktif, responsif, cekatan serta dihuni orang-orang yang berkapabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dipercayakan kepadanya. Kapabilitas itu antara lain terwujud dalam bentuk kemampuan mereka untuk menggerakkan secara efektif gerbong birokrasi lokal, sehingga performanya meningkat dan yang tak kalah pentingnya adalah kesediaan dari organisme birokrasi itu sendiri untuk melakukan perubahan.

Berkaitan dengan kemandirian desa yang terletak pada komponen Governance untuk mengorganisir sendiri semua potensi yang tersedia dalam lingkungannya. UNDP (1990) merekomendasikan beberapa karakteristik Good Governance, yaitu legitimasi politik, kerjasama dengan institusi masyarakat sipil, kebebasan berasosiasi dan berpartisipasi, akuntabilitas birokratis dan keuangan (financial), manajemen bidang publik yang efisien, kebebasan informasi dan ekspresi, sistem yudisial yang adil dan dapat dipercaya. Sedangkan Asian Development Bank sendiri menegaskan adanya konsensus umum bahwa “good governance” dilandasi oleh empat pilar yaitu (1) accountability, (2) transparency, (3) predictability, dan (4) participation.

Prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi good governance, yaitu (1) Akuntabilitas, (2) Transparansi, dan (3) Partisipasi Masyarakat. Ketiga prinsip ini tidaklah dapat berjalan sendiri-sendiri. Ada hubungan erat dan saling mempengaruhi. Masing-masing bagian adalah instrumen yang diperlukan untuk mencapai prinsip yang lainnya, dan ketiganya adalah instrumen yang diperlukan untuk mencapai manajemen publik yang baik. Walaupun begitu, akuntabilitas menjadi kunci dari semua prinsip ini.

Berkaitan dengan akuntabilitas, Ismail (2004), mengatakan bahwa akuntabilitas secara filosofi timbul karena adanya kekuasaan yang berupa mandat/amanah yang diberikan kepada orang atau pihak tertentu untuk menjalankan tugasnya dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu dengan menggunakan sarana pendukung yang ada.

Dalam perspektif ini artinya akuntabilitas pemerintah desa tidak dapat diketahui tanpa pemerintah memberitahukan kepada rakyat tentang informasi sehubungan dengan pengumpulan sumber daya dan sumber dana masyarakat beserta penggunaannya untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain bahwa pihak yang diberikan mandat/amanah harus memberikan laporan pertanggungjawaban atas tugas yang dipercayakan kepadanya dengan mengungkapkan segala sesuatu yang dilakukan, dilihat, dirasakan baik yang mencerminkan keberhasilan maupun kegagalan. Dan yang lebih penting lagi bahwa laporan pertanggungjawaban tersebut bukan sekedar laporan kepatuhan dan kewajaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun termasuk juga kinerja dari pelaksanaan suatu manajemen strategis yang mampu menjawab pertanyaan mendasar tentang apa yang harus dipertanggungjawabkan.

Pengelolaan Kebijakan Desa

Sebuah kebijakan (Peraturan Desa) yang demokratis apabila berbasis masyarakat: berasal dari partisipasi masyarakat, dikelola secara bertanggungjawab dan transparan oleh masyarakat dan digunakan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Dari sisi konteks, Peraturan Desa (Perdes) berbasis masyarakat berarti setiap Perdes harus relevan dengan konteks kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan kata lain, Perdes yang dibuat bukan sekadar merumuskan keinginan elite desa atau hanya untuk menjalankan instruksi dari pemerintah supradesa. Secara substansi, prinsip dasarnya bahwa Perdes lebih bersifat membatasi yang berkuasa dan sekaligus melindungi rakyat yang lemah. Paling tidak, Perdes harus memberikan ketegasan tentang akuntabilitas pemerintah desa dan BPD dalam mengelola pemerintahan desa.

Dipandang dari “manfaat untuk masyarakat”, Perdes dimaksudkan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat: memberi ruang bagi pengembangan kreasi, potensi dan inovasi masyarakat; memberikan kepastian masyarakat untuk mengakses terhadap barang-barang publik; memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan desa. Sedangkan untuk menciptakan ketertiban dan keseimbangan, Perdes harus bersifat membatasi: mencegah eksploitasi terhadap sumberdaya alam dan warga masyarakat; melarang perusakaan terhadap lingkungan, mencegah perbuatan kriminal; mencegah dominasi suatu kelompok kepada kelompok lain, dan lain sebagainya.

Sesuai dengan logika demokrasi, Perdes berbasis masyarakat disusun melalui proses siklus kebijakan publik yang demokratis: artikulasi, agregasi, formulasi, konsultasi publik, revisi atas formulasi, legislasi, sosialisasi, implementasi, kontrol dan evaluasi. Dalam setiap sequen ini, masyarakat mempunyai ruang (akses) untuk terlibat aktif menyampaikan suaranya. Artikulasi adalah proses penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh BPD maupun pamong desa. Agregasi adalah proses mengumpulkan, mengkaji dan membuat prioritas aspirasi yang akan dirumuskan menjadi Perdes. Formulasi adalah proses perumusan rancangan Perdes yang bisa dilakukan oleh BPD dan/atau oleh Pemerintah Desa.

Konsultasi adalah proses dialog bersama antara Pemerintah Desa dan BPD dengan masyarakat. Masyarakat mempunyai ruang untuk mencermati, mengkritisi, memberi masukan dan merevisi terhadap naskah Raperdes. Pemerintah desa dan BPD wajib melakukan revisi terhadap raperdes berdasarkan umpan balik dari masyarakat dalam proses konsultasi sebelumnya. Naskah Raperdes yang sudah direvisi kemudian disahkan (legislasi) menjadi perdes oleh Pemerintah Desa dan BPD. Sebelum Perdes diimplementasikan, maka Pemerintah Desa dan BPD wajib melakukan sosialisasi publik, untuk memberikan informasi tentang perdes agar masyarakat tahu dan siap ikut melaksanakan perdes itu. Jika sosialisasi sudah mantap, maka perdes bisa dijalankan (implementasi). Berbarengan dengan proses implementasi, ada proses kontrol dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah desa, BPD dan juga masyarakat. Penilaian berbagai pihak ini menjadi umpan balik untuk bahan inovasi terhadap implementasi, dan jika masalah terlalu berat maka umpan balik bisa digunakan sebagai pijakan untuk merevisi Perdes.

Kepemimpinan dan Kepemerintahan

Pemerintahan di Indonesia telah lama tidak menumbuhkan kultur leadership yang transformatif, melainkan hanya menumbuhkan budaya priyayi, perhambaan, klientelisme, birokratis dan headship. Masalah ini merupakan tantangan serius bagi pembaharuan kepemimpinan dan kepemerintahan desa. Kepemimpinan di desa tidak bisa lagi dimaknai sebagai priyayi benevolent maupun kepemimpinan yang birokratis, melainkan harus digerakkan menuju kepemimpinan transformatif. Yaitu para pemimpin desa yang tidak hanya rajin beranjangsana, melainkan para pemimpin yang mampu mengarahkan visi jangka panjang, menggerakan komitmen warga desa, membangkitkan kreasi dan potensi desa.

Pemerintah Desa, tentu, tidak lagi merupakan institusi tradisional yang dibingkai dengan tradisi komunalisme. Pemerintah desa adalah bagian dari birokrasi negara modern yang bertugas mengelola barang-barang publik, termasuk melakukan pungutan pajak pada warga masyarakat. Sebagai institusi modern, pemerintah desa tidak cukup hanya memainkan legitimasi simbolik dan sosial, tetapi harus membangun legitimasi yang dibangun dari dimensi kinerja politik dan kinerja ekonomi. Legitimasi ini harus melewati batas-batas pengelolaan kekuasaan dan kekayaan secara personal di tangan kepala desa, seraya dilembagakan dalam sistem yang impersonal. Legitimasi pemerintah desa mau tidak mau harus disandarkan pada prinsip akuntabilitas, transparansi dan responsivitas.

Pertama, akuntabilitas menunjuk pada institusi dam proses checks and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan. Akuntabilitas juga berarti menyelenggarakan penghitungan (account) terhadap sumber daya atau kewenangan yang digunakan. Pemerintah desa disebut akuntabel bila mengemban amanat, mandat dan kepercayaan yang diberikan oleh warga. Secara gampang, pemerintah desa disebut akuntabel bila menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, tidak melakukan penyimpangan, tidak berbuat korupsi, tidak menjual tanah kas desa untuk kepentingan pribadi, dan seterusnya. BPD dan masyarakat adalah aktor yang melakukan kontrol untuk mewujudkan akuntabilitas pemerintah desa. Dalam melakukan kontrol kebijakan dan keuangan, BPD mempunyai kewenangan dan hak untuk menyatakan pendapat, dengar pendapat, bertanya, penyelidikan lapangan dan memanggil pamong desa. Ketika ruang BPD ini dimainkan dengan baik secara impersonal, maka akan memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap akuntabilitas pemerintah desa. Meskipun tidak ditegaskan dalam perangkat peraturan, menurut standar proses politik, masyarakat juga mempunyai ruang untuk melalukan kontrol dan meminta pertanggungjawaban pemerintah desa. Pemerintah desa, sebaliknya, wajib menyampaikan pertanggungjawaban (Laporan Pertanggungjawaban- LPJ) tidak hanya kepada BPD, melainkan juga kepada masyarakat. Ketika kepala desa keliling beranjangsana ke berbagai komunitas tidak hanya digunakan untuk membangun legitimasi simbolik, tetapi juga sebagai arena untuk menyampaikan pertanggungjawaban kepada warga.

Kedua, transparansi (keterbukaan) dalam pengelolaan kebijakan, keuangan dan pelayanan publik. Transparansi berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi mengenai kebijakan, keuangan dan pelayanan. Artinya, transparansi dibangun atas pijakan kebebasan arus informasi yang memadai disediakan untuk dipahami dan (untuk kemudian) dapat dipantau atau menerima umpan balik dari masyarakat. Transparansi tentu mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan desa, termasuk alokasi anggaran desa. Sebagai sebuah media akuntabilitas, transparansi dapat membantu mempersempit peluang korupsi di kalangan pamong desa karena terbukanya segala proses pengambilan keputusan oleh masyarakat luas.

Ketiga, responsivitas atau daya tanggap pemerintah desa. Pemerintah desa dan BPD harus mampu dan tanggap terhadap aspirasi maupun kebutuhan masyarakat, yang kemudian dijadikan sebagai preferensi utama pengambilan keputusan di desa. Responsif bukan hanya berarti pamong desa selalu siap-sedia memberikan uluran tangan ketika warga masyarakat membutuhkan bantuan dan pelayanan. Responsif berarti melakukan artikulasi terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat, yang kemudian mengolahnya menjadi prioritas kebutuhan dan memformulasikannya menjadi kebijakan desa.

Pemerintah desa yang mengambil kebijakan berdasarkan preferensi segelintir elite atau hanya bersandar pada keinginan kepala desa sendiri, berarti pemerintah desa itu tidak responsif. Apakah betul pembangunan prasarana fisik desa merupakan kebutuhan mendesak (prioritas) seluruh warga masyarakat? Apakah rumah tangga miskin membutuhkan jalan-jalan yang baik dan rela membayar pungutan untuk proyek pembangunan jalan? Karena itu, pemerintah desa bisa disebut responsif jika membuat kebijakan dan mengalokasikan anggaran desa secara memadai untuk mengangkat hidup rumah tangga miskin ataupun mendukung peningkatan ekonomi produktif rumah tangga.

Partisipasi Masyarakat

Teori demokrasi mengajarkan bahwa demokratisasi membutuhkan hadirnya masyarakat sipil yang terorganisir secara kuat, mandiri, semarak, pluralis, beradab, dan partisipatif. Partisipasi merupakan kata kunci utama dalam masyarakat sipil yang menghubungkan antara rakyat biasa (ordinary people) dengan pemerintah. Partisipasi bukan sekadar keterlibatan masyarakat dalam pemilihan kepala desa dan BPD, tetapi juga partisipasi dalam kehidupan sehari-hari yang berurusan dengan pembangunan dan pemerintahan desa. Secara teoretis, partisipasi adalah keterlibatan secara terbuka (inclusion) dan keikutsertaan (involvement). Keduanya mengandung kesamaan tetapi berbeda titik tekannya. Inclusion menyangkut siapa saja yang terlibat, sedangkan involvement berbicara tentang bagaimana masyarakat terlibat. Keterlibatan berarti memberi ruang bagi siapa saja untuk terlibat dalam proses politik, terutama kelompok-kelompok masyarakat miskin, minoritas, rakyat kecil, perempuan, dan kelompok-kelompok marginal lainnya.

Gaventa dan Valderama (1999), mencatat ada tiga tradisi konsep partisipasi terutama bila dikaitkan dengan praksis pembangunan masyarakat yang demokratis yaitu: partisipasi politik, partisipasi sosial, dan partisipasi warga. Diskusi yang lebih luas mengenai partisipasi telah menempatkan “partisipasi warga” baik sebagai konsep maupun praktek yang niscaya berbeda dengan partisipasi politik yang lebih menekankan ‘representasi’ dan partisipasi sosial yang menempatkan partisipasi ‘diluar’ lembaga kepemerintahan, partisipasi warga menekankan pada ‘partisipasi langsung’ warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses kepemerintahan.

Partisipasi merupakan hak politik yang melekat pada warga sebagaimana hak politik lainnya. Karena melekat, maka hak ini tidak hilang ketika ia memberikan mandat pada orang untuk duduk dalam lembaga pemerintahan. Pemberian mandat bersifat parsial, yaitu mendudukan wakilnya untuk membahas dan memutuskan urusan publik di lembaga formal kenegaraan. Sedangkan hak politik — sebagai hak asasi manusia — tetap melekat pada setiap individu yang bersangkutan. Untuk itu adalah hak setiap warga untuk menjaga ruang publik dari intervensi negara, mengagregasikan persoalan dan berbagai kepentingan di ruang publik, merancang agenda publik, dan terus menerus mengawasi lembaga perwakilan dan pemerintahan agar bekerja sesuai dengan mandat yang diberikan.

Di sisi lain partisipasi harus dilakukan secara sistemik bukan hal yang insidental. Dalam partisipasi politik, partisipasi yang memiliki arti biasanya hanya dilakukan dalam siklus peristiwa politik untuk memilih dan mendudukan Kades terpilih atau dalam konsep partisipasi sosial partisipasi dihubungkan dengan siklus proyek. Partisipasi warga memungkinkan warga terlibat secara sistemik dan terus menerus dalam pengambilan keputusan publik. dalam konteks ini kita perlu mendorong warga untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik secara langsung.

Secara substantif partisipasi mencakup tiga hal. Pertama, voice (suara): setiap warga mempunyai hak dan ruang untuk menyampaikan suaranya dalam proses pemerintahan. Pemerintah, sebaliknya, mengakomodasi setiap suara yang berkembang dalam masyarakat yang kemudian dijadikan sebagai basis pembuatan keputusan. Kedua, akses, yaitu setiap warga mempunyai kesempatan untuk mengakses atau mempengaruhi pembuatan kebijakan, termasuk akses dalam layanan publik. Ketiga, kontrol, yaitu setiap warga atau elemen-elemen masyarakat mempunyai kesempatan dan hak untuk melakukan pengawasan (kontrol) terhadap jalannya pemerintahan maupun pengelolaan kebijakan dan keuangan pemerintah.

Dalam konteks pembangunan dan pemerintahan desa, partisipasi masyarakat terbentang dari proses pembuatan keputusan hingga evaluasi. Proses ini tidak semata didominasi oleh elite-elite desa (pamong desa, BPD, pengurus RT maupun pemuka masyarakat), melainkan juga melibatkan unsur-unsur lain seperti perempuan, pemuda, kaum tani, buruh, dan sebagainya. Dari sisi proses, keterlibatan masyarakat biasa bukan dalam konteks mendukung kebijakan desa atau sekadar menerima sosialisasi kebijakan desa, melainkan ikut menentukan kebijakan desa sejak awal. Partisipasi dalam pembangunan desa, misalnya, bisa dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam merumuskan kebijakan pembangunan (Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa, program pembangunan dan APBDes, dan lain-lain), antara lain melalui forum RT, musrenbangdus, musrenbangdes maupun rembug desa. Forum-forum tersebut juga bisa digunakan bagi pemerintah desa untuk mengelola proses akuntabilitas dan transparansi, sementara bagi masyarakat bisa digunakan untuk voice, akses dan kontrol terhadap kebijakan pemerintah desa.

Kontrol masyarakat terhadap elite lokal merupakan indikator penting dalam partisipasi, sebagai arena yang memungkinkan elite lokal itu bertanggungjawab dan tanggap terhadap kepentingan warga. Kontrol bisa dilakukan dengan hadirnya institusi pemantau (watch dogs), dan yang lebih penting adalah terlembaganya mekanisme petisi, mosi tidak percaya, atau recalling terhadap elite lokal oleh masyarakat. Masyarakat pemilih (konstituen), misalnya, bisa menarik diri terhadap wakil rakyat yang terbukti tidak bertanggungjawab atau tidak menjalankan amanat rakyat. Tentu saja ruang kontrol masyarakat harus dilegalkan dalam aturan main baik Undang-undang, Peraturan Daerah maupun Peraturan Desa.

Membangun masyarakat partisipatif di desa tidak harus berangkat dari titik nol. Meski sebagian besar organisasi di desa bersifat korporatis (bentukan dari atas secara seragam), tetapi organisasi itu bisa dibingkai ulang dengan bersandar pada prinsip partisipasi. Masyarakat bisa memanfaatkan organisasi-organisasi lokal (RT, RW, LKMD, LPMD, PKK, arisan, karang taruna, kelompok tani, dan lain-lain), bukan hanya untuk kegiatan seremonial, tetapi juga bisa digunakan sebagai basis partisipasi dalam pembangunan dan pemerintahan desa. Di desa sekarang, sebenarnya telah tumbuh kesadaran baru untuk membangun organisasi lokal yang berbasis pada prakarsa masyarakat secara mandiri. Sebagai contoh misalnya di Desa Sambongrejo Kecamatan Semanding, Kab. Tuban misalnya, tumbuh sebuah organisasi bernama Kelompok Tani Penghijauan UP UPSA Wonoasri, Kelompok Tani Sumber Mulya, dan Lumbung Desa yang digerakkan oleh para tokoh masyarakat untuk pengembangan ekonomi di tingkat lokal dengan basis partisipasi. *) Kang Naryo

Sumber: http://mbangun-desa.blogspot.com

Sejarah Desa Pamulihan Edisi Lengkap Segera Terbit

Pengertian Sejarah Desa

buku_p01Sejarah Desa dapat dikategorikan kedalam sejarah lokal, mengandung suatu pengertian, bahwa suatu peristiwa yang telah terjadi hanya meliputi suatu daerah dan tidak menyebar ke daerah lainnya. Sejarah lokal tentang suatu daerah memuat masalah awal suatu daerah tersebut seperti asal usul daerah bersangkutan sampai kepada perkembangan daerah itu pada masa berikutnya. Taufik Abdullah (1996) mendefinisikan sejarah lokal sebagai “sejarah dari suatu tempat”, suatu locality yang batasnya ditentukan oleh perjanjian penulis sejarah.

Setiap wilayah di Indonesia memiliki karakter tersendiri. Hal ini disebabkan masing-masing wilayah terbentuk melalui proses sejarah panjang yang berbeda-beda. Demikian juga kebudayaan, merupakan produk dari proses sejarah yang panjang. Oleh karena itu, Sejarah Lokal merupakan yang kompleks yang memiliki banyak aspek dari keseluruhan pengalaman kolektif masa lalu meliputi aspek sosial-budaya, politik, agama, teknologi, ekonomi, dan sebagainya dalam suatu wilayah tertentu.

Sejarah lokal yang identik dengan cerita rakyat sampai sekarang masih berkembang terus dan penyebarannya secara turun menurun oleh masyarakat. Tetapi masih banyak cerita rakyat yang belum terdeteksi maupun terekam dalam bentuk tulisan maupun kajian. Cerita ini biasanya berupa cerita yang berbentuk kepahlawanan, legenda, keunikan, maupun yang lainnya. Peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di daerah biasanya dikenang dan diingat dalam bentuk nama. Nama tersebut biasanya diambil dari nama peristiwa, orang, binatang, tumbuhan, dan sebagainya. Menurut Suyono (1990: 123) keseluruhan nama itu selalu mengandung makna, meskipun dalam motif yang berbeda-beda, ada yang sebagai pengingat-pengingat suatu peristiwa, sesuatu harapan, atau hanya sebagai suatu tanda.

Berbicara masalah sejarah adalah sesuatu pemikiran yang mangacu pada masa lampau, oleh karenanya pemaparan dalam hal sejarah merupakan panyampaian peran tentang apa-apa yang pernah terjadi pada masa lampau. Kalau kita soroti dari segi tujuan dalam hal pemaparan sejarah adalah sebagai bandingan pada masa sekarang dan sebagai cerminan terhadap peristiwa masa akan datang. Dalam hal ini kita berbicara sejarah yang lebih khusus yaitu sejarah desa.

Manfaat Penulisan Sejarah Desa

Merupakan langkah awal untuk terus menggali potensi sejarah dan budaya masyarakat. Sangat penting kita untuk menoleh ke belakang untuk mengetahui asal-usul diri kita, sehingga dapat dijadikan sebagai cermin bagi langkah di masa depan. Ini merupakan manfaat utama dari kita mempelajari sejarah.

Hal yang penting bagi generasi sekarang dan masa depan adalah mengambil yang baik dari masa lalu dan membuang yang buruk. Dengan harapan agar kita mendapatkan kuantitas dan kualitas yang lebih baik dibandingkan pada masa lalu.

Penulisan sejarah desa merupakan bagian yang memiliki makna yang strategis dari kajian sejarah lokal. Tujuan dari penulisan sejarah desa ini selain untuk mendokumentasikan beberapa peristiwa penting dalam suatu wilayah tertentu, juga merupakan langkah melakukan ‘demokratisasi sejarah’.

Maksud dari ‘demokratsasi sejarah’ adalah sudah saatnya masyarakat mampu memberi makna dari beragam peristiwa sejarah baik tingkat lokal sampai global. Inisiatif penulisan sejarah tersebut berasal dari dalam masyarakat lokal (history from below). Sejarah lokal, dalam hal ini sejarah desa, mempunyai manfaat yang banyak. Di antaranya sebagai sarana untuk mendokumentasikan dan beragam nilai-nilai lokal, tradisi, adat dan kebiasaan masyarakat lokal yang dapat membantu untuk mengenal dan memperkokoh identitas/jati diri sosial kulturalnya.

Kesulitan Penulisan Sejarah Desa

Menurut Guru Besar Ilmu Pendidikan Sejarah UPI, Prof Dr Dadang Supardan M.Pd pada pidato pengukuhan jabatan Guru Besar UPI di Gedung Balai Pertemuan UPI Jalan Setiabudhi, mengakui bahwa Indonesia kaya akan sejarah lokal. Namun penulisan sejarah lokal di Indonesia masih mengalami berbagai kesulitan padahal pelajaran sejarah sangat berkontribusi terhadap integrasi bangsa.

Begitu pula dalam penulisan Sejarah Desa Pamulihan mengalami hal sama dan memakan rentang waktu yang cukup panjang. Berdasarkan informasi  yang disampaikan Bapak H. Achmad Lazuardi Noor, beliau adalah salah satu nara sumber utama Penulisan Sejarah Desa Pamulihan, beliau memulai mengumpulkan bahan-bahan sudah dimulai sejak tahun 1958. Beliau melakukan wawancara dengan beberapa orang sesepuh desa, baik sesepuh Desa Pamulihan atau pun sesepuh tetangga desa, beliau pun mengunjungi berbagai museum dan sebagainya dalam rangka mencocokan informasi yang diterima dari berbagai sumber untuk dipilah dan dipilih kevalidannya. Dan hasil penulisannya dipaparkan kepada orang-orang Desa Pamulihan dari berbagai kalangan untuk dikoreksi atau dibantah jika terjadi ada kekeliruan atau ada sumber lain yang lebih valid dari tulisannya.

Pada bulan Agustus 2013, untuk sementara penulisan Sejarah Desa Pamulihan sudah dianggap rampung dengan mencoba mengundang berbagai perwakilan tokoh-tokoh Desa Pamulihan baik tinggal di perantaun ataupun yang tinggal di kampung termasuk perangkat desa, untuk melakuan Soft Launching Sejarah Desa Pamulihan, bertempat di Hotel Purnama Kuningan, Jawa Barat.

Beragam Tanggapan

Tahun 2012 buku Sejarah Desa Pamulihan sudah dicetak dan diedarkan, namun karena para penyusun sangat apresiasif dan terbuka kepada siapa saja yang mengoreksi, akhirnya dilakukan revisi seperlunya. Ini membuktikan bahwa para penyusun Sejarah Desa Pamulihan sangat terbuka terhadap kritik dan saran baik secara tertulis maupun langsung ketika dibuka di forum-forum pemaparan asalkan didukung dengan argumentasi yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian masih ada juga yang mengkritik tidak pada tempatnya dalam arti di luar forum, dari mereka ada yang bilang begini begitu dan sebagainya.

Menurut saya, kritik dan saran dari orang-orang yang diundang tetapi tidak mau hadir anggap saja bicara di warung kopi tidak perlu ditanggapi. Bahkan jika saya penulis Sejarah Desa Pamulihan kepada orang yang demikian, akan saya suruh membuat bandingannya dalam arti silakan Anda buat Sejarah Desa Pamulihan atau apa namanya yang lebih baik dari yang sudah ada. Mari kita saling bantah dan saling mempertanggung jawabkan tulisan masing-masing. Kalau hanya sekedar menyalahkan semua orang juga bisa dan biasa.

Yang paling menggembirakan, Kepala Desa Pamulihan Ade Setiwandi, sering disapa Kuwu Kaping dalam pidatonya pada acara Soft Launching, bahwa beliau pernah mendapatkan ucapan selamat dari salah seorang pejabat Kabupaten Kuningan, karena baru Desa Pamulihan yang sudah menyusun sejarah desanya. Ini membuktikan bahwa menyusun sejarah sebuah desa itu tidak mudah, sebab terkadang sulit membedakan mana dongeng mana yang mendekati sejarah dan harus didukung oleh nara sumber dan fakta-faktanya.

Harapan dan Saran

Tulisan ini hanya sekedar mengapresiasif dan salut kepada orang-orang sudah sepuh, seperti Bapak H. Achmad Lazuardi Noor, Bapak H. Kardjo Karmasasmita, Bapak OK Zaenuddin, Bapak H. Edos Iman Saputra, Bapak H. Kartama dan lain-lainya. Beliau masih peduli dan mau meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya untuk memikirkan desanya.

Dengan terbitnya Sejarah Desa Pamulihan, saya pribadi merasa banyak mengambil manfaat, dulu kalau diceritakan oleh orang tua seperti dongeng sehingga sulit membedakan mana cerita rakyat dan mana sejarah, sekarang terlihat benang merahnya antara dongeng dan sejarah.

Benar atau salah jangan dipermasalahkan dulu, ini langkah awal, waktu akan membuktikan dan para penyusun tidak alergi terhadapat kritik dan saran. Saya sering bertanya kepada teman-teman dari desa lain tentang sejarah desanya. Mereka hampir sama jawabannya, bingung dari mana mulai menyusun, nara sumber sudah banyak yang meninggal.

Saya mengajak kepada generasi muda Pamulihan jika Anda mempunyai kemampuan tentang apa saja, baik tentang penyusunan Sejarah Desa yang lebih baik, atau lainnya mari konstribusikan untuk Desa Pamulihan yang lebih baik di masa depan.

Jembatan Tarikolot Tak Kunjung Diperbaiki

tarikolotSejak hancur dihantam gerusan air sungai  tujuh bulan yang lalu, jembatan Tarikolot di Desa Pamulihan, Kecamatan Subang, Kabupaten Kuningan tak kunjung diperbaiki. Kondisi ini pun menuai protes dari warga karena praktis tidak bisa dilalui kendaraan bermotor. Ditambah lagi setelah seorang warga yang bernama Waryo asal Kampung Cikoneng, Desa Pamulihan meninggal ketika memaksakan diri melintasi jembatan tersebut.

Menurut warga, dampak dari kondisi ini menyebabkan warga kesulitan beraktifitas karena jembatan ini sebagai urat nadi yang menghubungkan Desa Pamulihan dan Desa Jatisari menuju ibukota kecamatan, hingga harus memutar melalui Kampung Cirahayu.

Satu bulan masyarakat  mencoba mengambil inisiatif dengan menggunakan pohon kelapa agar dapat dilalui oleh sepeda motor. Namun, tindakan tersebut sangat berbahaya bagi pengguna jalan.

Untuk mencegah bahaya yang  lebih besar, warga meminta kepada Pemkab Kuningan melalui Dinas PU agar segera memperbaiki jembata tersebut.

Selama ini, kesulitan warga adalah ketika mereka harus bolak-balik mengantarkan hasil pertanian begitu juga anak-anak sekolah SMP dan SMA ke Subang, demikian sebaliknya, mereka terpaksa memutar melalui Kampung Cirahayu, karena jembatan terputus.

Makna Kemerdekaan

ri_68Begitu menyebut kata merdeka maknanya mesti merujuk pada konstitusi negara kita yang tertuang pada pembukaan UUD 1945 yaitu: Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Dan harus kita sadari bahwa ini, Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jadi makna kemerdekaan menurut konstitusi negara kita yaitu:

  1. Penjajahan di atas dunia harus hapus karena tidak sesuai dengan prikemanuasiaan dan prikeadilan
  2. Adil makmur harus berujud di bumi Indonesia
  3. Segenap rakyat Indonesia secara hukum terlindungi, hidup sejahtera, cerdas, adil berdasarkan Pancasila.
  4. Kemerdekaan bukan semata-mata perjuangan manusia tetapi berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa.

Dengan begitu jika masih ada sebagian bangsa kita berpestapora di atas kemiskinan yang lainnya perlu dipertanyakan makna kemerdekaan yang telah kita capai dan selau diperingati pada setiap tahun. Dan itu hanya selogan semata dan kamuflase belaka dari mulut orang Indonesia yang bermental Belanda hitam.

Bulan Agustus tahun ini menjadi momen yang sangat istimewa. Keberkahan Ramadhan dan kemerdekaan tumpah ruah mengisi setiap aktivitas kehidupan. Dua momen besar yang patut disyukuri dan layak untuk dijadikan semangat pembelajaran bagi setiap manusia Indonesia. Dalam konteks pemerintahan daerah, setidaknya ada tiga (3) makna penting kemerdekaan yang dapat dijadikan inspirasi positif bagi terbangunnya good and clean governance di tingkat lokal.

Pertama. Kemerdekaan menjadi momentum penting dalam upaya untuk memerdekakan diri dari belenggu kemiskinan dan kebodohan. Kemerdekaan akan kehilangan makna di saat masih banyak warga masyarakat yang harus hidup di tengah-tengah ketidakmampuan dalam menghidupi diri dan keluarganya. Hal ini tentu saja sangat memprihatinkan, karena berdasarkan data BPS per September 2011, jumlah penduduk miskin mencapai 29,89 juta orang (12,36 persen). Angka ini seharusnya menjadi gambaran nyata, betapa saat ini Pemerintah dan Pemerintah Daerah belum mampu bersinergi dengan baik untuk memecahkan satu persoalan mendasar ini. Bahkan yang lebih memprihatinkan, kemiskinan telah menjadi pintu masuk bagi terciptanya sumber daya manusia Indonesia yang minim kualitas dan minim integritas. Hal ini dapat terlihat dari masih tingginya angka putus sekolah, masih rendahnya penyerapan tenaga kerja lulusan perguruan tinggi, hingga problem tindak kekerasan yang terjadi di sekolah. Sungguh hal ini merupakan cerminan betapa bangsa ini masih harus berjibaku untuk memerangi kemiskinan dan kebodohan yang telah berlangsung secara sistemik.

Kedua. Kemerdekaan merupakan langkah awal bagi terwujudnya pemberdayaan seluruh stakeholder yang ada di masyarakat. Perjuangan kemerdekaan telah mengajarkan kepada kita, bahwa persatuan dan kesatuan adalah kunci bagi terbebasnya bangsa ini dari belenggu penjajahan. Sudah saatnya kita mengisi kemerdekaan ini dengan menguatkan tekad dan merapatkan barisan, sehingga seluruh stakeholder yang ada di tengah-tengah masyarakat dapat berjalan beriringan dan saling memberikan kontribusi positif bagi terwujudnya bangsa Indonesia yang berdaulat. Bukan saatnya lagi kita mengedepankan ego bagi kepentingan pribadi dan golongan, bukan saatnya lagi kita mencari-cari kesalahan bagi kebaikan diri sendiri, dan bukan saatnya lagi kita tertawa di atas kesedihan dan penderitaan orang lain. Saat ini adalah masanya kita bersatu, demi satu tujuan, masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Ketiga. Kemerdekaan merupakan wadah bagi pembentukan karakter manusia Indonesia yang jujur, amanah, dan profesional. Nilai-nilai dasar inilah yang diharapkan dapat terinternalisasi sejak dini melalui kehidupan keluarga, masyarakat, dan pendidikan. Sejarah telah mencatatkan dengan tinta emas, betapa para founding fathers republik ini telah memberikan contoh dan teladan bagi kita semua, akan sikap dan perilaku yang terpuji, sehingga pada gilirannya bangsa ini diberkahi kemerdekaan oleh  Allah Yang Maha Kuasa.

Ketiga makna kemerdekaan ini sejatinya merupakan refleksi bagi semua pihak, khususnya bagi pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan warga masyarakatnya. Apapun visi dan misinya, apapun program dan kegiatannya, tiada lain ditujukan bagi kesejahteraan masyarakatnya. Persoalan mendasar seperti kemiskinan dan kebodohan hendaknya dapat terus dijadikan prioritas utama bagi setiap pemerintah daerah di Indonesia, mengingat dua hal ini merupakan titik awal yang harus ditempuh dalam upaya memperbaiki tingkat hidup dan kehidupan masyarakat. Pemerintah daerah juga diharapkan terus mendorong seluruh stakeholder yang ada di tingkat lokal, untuk bersama-sama memperbaiki yang kurang, dan menyempurnakan yang sudah baik. Semoga melalui keberkahan bulan Ramadhan yang penuh hikmah ini, niat baik dan tekad kita untuk membangun masyarakat yang lebih beradab dapat terwujud dengan baik. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1434 H dan Merdeka!!

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 547 other followers