Pamsimas Tingkat Desa/Kelurahan

Pamsimas kependekan dari Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat. Air sebagai kebutuhan utama kehidupan, seharusnya dapat terpenuhi secara kualitas maupun kuantitas. Namun masih banyak masyarakat miskin di Indonesia yang belum mendapatkan air bersih yang layak. Program Pamsimas adalah program andalan Pemerintah di dalam penyediaan air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat bagi masyarakat miskin di pedesaan.

Pemerintah Indonesia mempunyai komitmen sangat kuat untuk mencapai Millenium Development Goals (MDGs), yaitu menurunnya jumlah penduduk yang belum mempunyai akses air minum dan sanitasi dasar sebesar 50 % pada tahun 2015. Berdasarkan UU No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemeritah Daerah, maka pemerintah daerah bertanggungjawab penuh untuk memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat di daerahnya masing-masing, termasuk pelayanan air minum dan sanitasi. Namun demikian, bagi daerah-daerah dengan wilayah pedesaan relatif luas, berpenduduk miskin relatif tinggi dan mempunyai kapasitas fiskal rendah, pada umumnya kemampuan mereka sangat terbatas, sehingga memerlukan dukungan finansial untuk membiayai investasi yang dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kemampuan pelayanannya kepada masyarakat, baik untuk investasi fisik dalam bentuk sarana dan prasarana, maupun investasi non-fisik yang terdiri dari manajemen, teknis dan pengembangan sumber daya manusia.

Program WSLIC-3/PAMSIMAS merupakan salah satu program dan aksi nyata pemerintah (pusat dan daerah) dengan dukungan Bank Dunia, untuk meningkatkan penyediaan air minum, sanitasi, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama dalam menurunkan angka penyakit diare dan penyakit lainnya yang ditularkan melalui air dan lingkungan. Ruang lingkup kegiatan Program WSLIC-III/PAMSIMAS mencakup 5 (lima) komponen proyek yaitu :

1) Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan Lokal;

2) Peningkatan Kesehatan dan Perilaku Higienis dan Pelayanan Sanitasi;

3) Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitasi Umum;

4) Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitasi Umum; dan

5) Dukungan Pelaksanaan dan Manajemen Proyek.

Suatu program penyediaan air minum, sanitasi, dan kesehatan akan efektif dan berkelanjutan bila berbasis pada masyarakat melalui pelibatan seluruh masyarakat (perempuan, laki-laki, kaya dan miskin) dan dilakukan melalui pendekatan yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat (demand responsive approach) .

Proyek yang tanggap terhadap kebutuhan berarti bahwa proyek menyediakan sarana dan kegiatan-kegiatan yang masyarakat inginkan, bersedia untuk berkontribusi dan membiayai; dan dapat mengelola dan memelihara sehingga terbentuk rasa memiliki (sense of ownership) terhadap kegiatan yang dilakukan dan mengelola secara sukarela. Untuk itu perlu dilakukan suatu usaha pemberdayaan masyarakat, agar masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam menyiapkan, melaksanakan, mengoperasionalkan dan memelihara sarana yang telah dibangun, serta melanjutkan kegiatan peningkatan derajat kesehatan di masyarakat dan lingkungan sekolah. Untuk dapat mengimplementasikan program PAMSIMAS di tingkat masyarakat, maka diperlukan adanya buku pedoman pelaksanaan bagi para pelaku/pelaksana program yang diberi nama pedoman pelaksanaan PAMSIMAS  di tingkat masyarakat.

Sejak 2008 Pamsimas dilaksanakan, dampaknya positif bagi masyarakat desa yang tersebar di 15 provinsi. Sebagai program stimulan dengan pendekatan berbasis masyarakat, program Pamsimas menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan sekaligus sebagai penanggungjawab pelaksanaan kegiatan. Agar lancar dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan Buku Pedoman dan Petunjuk Teknis. Buku-buku ini merupakan penyempurnaan buku-buku tahun lalu, dan banyak manfaat dapat dipetik, antara lain:

  • Mengendalikan program termasuk penilaian kinerja pendampingan masyarakat dalam pembuatan semua bentuk dokumen program Pamsimas
  • Panduan kerja pengendalian mutu pelaksanaan pendampingan masyarakat dalam hal pembuatan segala bentuk dokumen terkait program Pamsimas
  • Memantau dan evaluasi proses pendampingan masyarakat untuk membuat semua pelaporan dan pertanggungjawaban
  • Panduan untuk memfasilitasi masyarakat dalam membuat segala jenis dokumen dalam kegiatan program Pamsimas
  • Memahami secara menyeluruh segala bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban di tingkat masyarakat
  • Memastikan semua pelaporan dan pertanggungjawaban dapat dibuat oleh masyarakat dan memuat informasi yang benar.

Dengan demikian Program Pamsimas bukan hibah atau pemberian dari calon kepala daerah agar memilih dirinya pada Pemilukada tetapi program dan aksi nyata pemerintah (pusat dan daerah) dengan didanai Bank Dunia, diharapkan seluruh aspek kegiatan di tingkat masyarakat dapat berjalan dengan baik. Masyarakat dapat menikmati air bersih dan sanitasi yang layak sepanjang masa dalam pengelolaan yang berkelanjutan.

Tingkat Desa/Kelurahan

Dalam pelaksanaan program Pamsimas di tingkat Desa/Kelurahan, Pemerintah desa/kelurahan berperan melakukan sosialisasi, fasilitasi, mediasi dan koordinasi untuk memperlancar pelaksanaan program di desa/kelurahan. Pemerintah Desa/kelurahan, dalam hal ini Kepala Desa/Lurah, bertugas untuk:

  1. Memfasilitasi sosialisasi di desa/kelurahan dan memfasilitasi musyawarah desa/kelurahan dan turut menandatangani daftar hadir sosialisasi di tingkat desa/kelurahan, dalam kapasitas mengetahui;
  2. Turut memfasilitasi musyawarah desa dan menandatangani BA Hasil Musyawarah Desa/kelurahan, dalam kapasitas mengetahui;
  3. Turut menandatangani Surat Pernyataan Minat Keikutsertaan Pamsimas (SPMKM) yang ditetapkan Masyarakat, dalam kapasitas mengetahui, kemudianmengirimkannya kepada TKK dan tembusan ke DPMU.
  4. Turut memfasilitasi forum musyawarah masyarakat tingkat desa untukmembentuk LKM dengan menetapkan anggota-anggota yang dipilih masyarakat,
  5. dan menandatangani hasilnya dalam kapasitas mengetahui.
  6. Membantu kelancaran proses persiapan usulan kegiatan sebagai tindak lanjutdari hasil musyawarah desa.
  7. Turut mengetahui hasil perencanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan Pamsimasyang ditetapkan masyarakat di desa.
  8. Turut menandatangani Surat Pernyataan Penyelesaian Kegiatan (SP2K) yang dibuat oleh Ketua LKM, dalam kapasitas mengetahui;
  9. Turut memfasilitasi Badan Pengelola untuk pengawasan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan hasil infrastruktur terbangun.
  10. Turut memfasilitasi serah terima pengelolaan aset Pamsimas kepada Badan Pengelola.
  11. Mencatat, memantau dan menindak-lanjuti keluhan yang diterima.

Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM)

Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) adalah kelembagaan masyarakat warga (sipil) yang terdiri dari anggota masyarakat yang dipilih dari desa/kelurahan yang bersangkutan secara demokratis, partisipatif, transparan, akuntabel, berbasis nilai, memperhatikan kesetaraan jender (gender balance), keberpihakan kepada kelompok rentan dan terisolasi serta kelompok miskin (indigenous and vulnerable people).

Peran LKM dalam implementasi program Pamsimas adalah sebagai pengelola, sebagai pelaksana program dibentuk Satuan Pelaksana Program Pamsimas (Satlak Pamsimas). Proses pemilihan serta pembentukan LKM tersebut akan dilakukan selama proses pemberdayaan masyarakat yang akan difasilitasi oleh TFM. Di desa/kelurahan yang sedang dan telah dilaksanakan program pemberdayaan oleh pemerintah, seperti P2KP yang telah membentuk BKM dan masih eksis dan sehat, maka tidak perlu membentuk LKM namun hanya membentuk Unit/Satuan Pelaksana Program Pamsimas yang dalam program WSLIC-2 biasa disebut TKM (Tim Kerja Masyarakat). Di lokasi yang belum terdapat BKM, maka dapat dibentuk lembaga baru yakni LKM yang berfungsi sebagai dewan masyarakat.

Proses Pembentukan LKM sesuai dengan asas representative, partisipatif, akuntabel, berbasis nilai, dan dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat, dengan kriteria anggota yang lebih mengutamakan track record atau kepercayaan masyarakat dan menjamin keterlibatan perempuan serta warga miskin. LKM merupakan wadah sinergi dan aspirasi masyarakat yang diharapkan dapat menjadi embrio dari lembaga keswadayaan masyarakat (civil society organization) di tingkat komunitas akar rumput. Oleh karena itu, LKM diharapkan merupakan institusi masyarakat independen yang sepenuhnya dibentuk, dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh masyarakat sendiri. Anggota-anggota LKM dipilih secara langsung oleh seluruh masyarakat, dengan mengutamakan keterlibatan kelompok marjinal (wanita dan warga miskin) dan mereka bertanggungjawab langsung pula kepada masyarakat.

Untuk memudahkan administrasi program serta sejalan dengan kedudukannya sebagai institusi masyarakat yang otonom, maka legitimasi LKM adalah pengakuan, representatif dan pengakaran terhadap masyarakat sedangkan legalisasi LKM melalui pencatatan akta Notaris. LKM pasca pelaksanaan pekerjaan konstruksi selanjutnya melalui mekanisme program Pamsimas memperluas orientasinya dengan membentuk Badan Pengelola sebagai unit kerja LKM / BKM untuk pengoperasian dan pemeliharaan. Meskipun sebagai institusi masyarakat, LKM berkedudukan otonom, namun dalam pengelolaan organisasi maupun pelaksanaan kegiatan, LKM berkewajiban melaksanakan koordinasi, konsultasi dan komunikasi intensif dengan Kepala Desa/Lurah dan perangkatnya serta tokoh masyarakat maupun lembaga formal dan informal lainnya. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar pembangunan partisipatif (participatory development) dan Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bahwa pembangunan akan berlangsung efektif, efesien dan tepat sasaran bila didukung dan mensinergikan potensi 3 pilar pelaku pembangunan, yakni Masyarakat, Pemerintah dan Kelompok Peduli.

Tugas LKM sebagai berikut :

Dengan bimbingan TFM membuat laporan pengelolaan keuangan dengan membuat pembukuan dana kepada masyarakat dan pengelolaan proyek kepada (DPMU) secara periodik

  1. Dengan bimbingan TFM membuat laporan pembangunan fisik, kegiatan pelatihan masyarakat dan program kesehatan kepada masyarakat, dan pengelola proyek (DPMU) secara periodik.
  2. Bersama FM dan bekerjasama dengan ”nature leader” yang ada di desa untuk melaksanakan CLTS, serta memberi penjelasan kepada masyarakat untuk memilih opsi sarana air minum, sarana air minum (di masyrakat dan sekolah) serta pelatihan.
  3. Bersama TFM menyempurnakan jadwal pelaksanaan konstruksi, memeriksa kontribusi swadaya masyarakat minimal 20% (In Kind 16% dan In Cash 4%).
  4. Bersama-sama masyarakat dan dibantu FM menyusun RKM I dan II; membahas, menyelesaikan RKM Iang kemudian dikirim ke DPMU.
  5. Mengikuti pelatihan bersama-sama masyarakat seperti:
  • RRK
  • RRK Pelatihan
  • Teknis sarana air minum/sanitasi
  • Rencana biaya pembangunan sarana air minum/sanitasi
  • Rencana biaya O&P
  • Rencana biaya iuran serta tata cara pengelolaan
  • Rencana biaya keuangan
  • Rencana pengadaan barang dan jasa (bila ada)
  • Termasuk membuat dan membaca gambar teknis, pengetahuan spesifikasi teknik, pengawasan pekerjaan, perhitungan kemajuan pembangunan fisik, administrasi dan keuangan pelaksanaan pembangunan.
  1. Monitoring secara terus menerus dengan TFM terhadap pekerjaan kontruksi, material/blm, kualitas pekerjaan, administrasi keuangan.
  2. Melakukan survey awal terhadap supplier yang memiliki pengalaman dalam pengadaan barang di desa.
  3. Membuat surat perjanjian resmi dengan supplier setelah masyarakat desa/kelurahan telah memilih pemenang lelang.
  4. Melaksanakan kegiatan PHS di masyarakat.
  5. Mempersiapkan LKM membentuk unit pengelola dengan mengikuti pelatihan dengan keberadaan dan kinerja Unit Pengelola menjadi indikator keberhasilan sarana dan program kesehatan pada tahap pasca proyek.
  6. Memberikan pertanggungjawaban kegiatan dan penggunaan dana kegiatan Pamsimas ke masyarakat untuk disampaikan ke DPMU dan TKK.
  7. Membuat SP yang ditandatangani koordinator LKM dan ketua DPMU untuk dilaporkan kepada Bupati.

Badan Pengelola

Badan Pengelola dibentuk dari tranformasi dari Satuan Pelaksana prograPamsimas. Badan Pengelola berfungsi sebagai Unit Kerja dari LKM. Tugas Badan Pengelola:

  1. Menyelengarakan sistem operasi dan pemeliharaan sarana air minum dan sanitasi dalam pendanaan untuk kegiatan pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan.
  2. Mengumpulkan rencana pendanaan terkait dengan operasi dan pemeliharaan,baik secara swadaya maupun dari sumber pendanaan lainnya.
  3. Melaporkan kegiatan operasi dan pemeliharaan serta pendanaan kepada pemerintah desa/kelurahan.

KONSULTAN PENDAMPING

Central Management Advisory Consultant/ CMAC

Untuk membantu unit-unit pelaksana di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota direkrut tim konsultan CMAC (Central Management Advisory Consultant) di tingkat pusat dan PMAC (Provincial Management Advisory Consultant) di tingkat provinsi. CMAC akan bertugas membantu CPMU dan CPIU (Central Project Implementing Unit). PMAC akan direkrut secara terpisah untuk memberikan dukungan kepada PPMU dan DPMU.

Konsultan CMAC akan menjadi Konsultan Advisory untuk CPMU. CMAC bekerja sama dengan CPMU, Steering Committee, Tim Teknis Pusat, dan Implementing Agency; PPMU, DPMU, TKP, dan TKK; serta PMAC.

Tugas CMAC adalah:

  1. Menjamin keberlangsungan proyek di tingkat masyarakat melalui paritispasi kelompok-kelompok masyarakat. Hal ini akan tercapai melalui pemberian masukan / advis, dukungan, materi, pelatihan, dan advokasi kepada masyarakat di bidang sensitivitas gender dan kemiskinan melalui pendekatan MPA/PHAST
  2. Memberikan dukungan dan bantuan teknis kepada CPMU, PPMU, dan DPMU dalam bidang : monitoring dan evaluasi; sistem informasi manajemen; manajemen keuangan; akuntasi dan penganggaran; pengadaan; audit internal; dan laporan reguler yang berhubungan dengan prosedur Bank Dunia dan pemerintah terutama mengenai Implementation and Financial Report (IFR).
  3. Memberikan bantuan kepada CPMU dan CPIU dalam hal:
  • Membantu pelaksanaan roadshow dan workshop, termasuk pengadaan materi.
  • Menyiapkan strategi untuk pelaksanaan pendekatan gender/poverty sensitive community dan mengembangkan kemitraan antara desa dan institusi di tahap perencanaan, implemtasi, dan monitoring.
  • Menyiapkan manajemen dan perencanaan untuk capacity building di tingkatkegiatan proyek, dan mendukung implementasinya berdasarkan hasil monitoring proyek.
  • Memperkuat kapasitas kelembagaan di tingkat pusat dan provinsi melalui bantuan manajemen dan teknis dalam hal perencanaan, manajemen, akuntasi keuangan, audir, supervisi, dan monitoring.
  • Membangun sistem informasi manajemen untuk proses monitoring, peningkatan perilaku sehat, dan keberlanjutan program.
  • Mengorganisasikan pendekatan partisipatori untuk keberlanjutan program air minum dan sanitasi berbasis masyarakat.
  • Mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan prosedur pengendalian kualitas (Quality Control/Quality Assurance) di tingkat implementasi proyek yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, pengarusutamaan gender, serta health and hygiene and water and sanitation engineering.
  1. Membantu CPMU membangun dan melaksanakan pertemuan stakeholder di tingkat pusat sebagai bagian dari monitoring keberlanjutan program.
  2. Melakukan review manajemen dan teknis, penelitian, studi, dan lain sebagainya, yang ditentukan oleh CPMU.
  3. Membuat dan mengumpulkan laporan dan data-data pendukung yang dibutuhkan serta membantu CPMU dalam pembuatan Project Monitoring Report.

Provincial Management Advisory Consultant (PMAC)

PMAC berperan dalam memberikan dukungan teknis dan penguatan capacity kepada provinsi dan kabupaten/kota dalam implementasi program, perluasan dan pengarusutamaan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. PMAC akan memberikan bantuan dan dukungan dalam hal :

  • bantuan teknis, dalam bentuk day-to-day manajemen proyek, penganggaran, dan administrasi keuangan;
  • dukungan teknis untuk manajemen, supervisi, monitoring, dan feedback untuk Fasilitator dan DMAC, implementasi proses community-driven, fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan institusi di tingkat desa;
  • peningkatan kapasitas institusional bagi pemerintah daerah;
  • laporan teknis,keuangan, serta monitoring dan evaluasi proyek di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dan
  • perencananaan dan pelaksanaan capacity building melalui Tim Trainer Provinsi. Tugas dan Tanggung jawab PMAC:
  1. Bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan teknis dan dukungan kepada PPMU dan DPMU serta tim teknis provinsi dan kabupaten/kota untuk implementasi komponen proyek, melaksanakan manajemen dan monitoring proyek di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan desa, termasuk penggunaan metode MPA/PHAST dan CLTS; i) peningkatan capacity building masyarakat dan institusi, ii) penyediaan dukungan teknis untuk fasilitator dalam pembuatan
  2. dan pelaksanaan RKM, iii) monitoring dan evaluasi proyek, dan iv) dukungan manajemen kepada PPMU dan DPMU;
  3. Bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan proyek, termasuk evaluasi kinerja kegiatan proyek di tingkat kabupaten/kota dan desa. PMAC akan berkoordinasi dengan dan menerima bantuan teknis dari CMAC
  4. Melakukan kunjungan secara periodik ke desa-desa sasaran dalam rangka diseminasi pedoman, capacity building, observasi, bantuan teknis, fasilitasi, dan review pelaksanaan proyek.
  5. Bersama dengan fasilitator memfasilitasi pembuatan RKM 1 dan RKM 2, pembentukan LKM, survey lokasi, pembuatan RRK (Rancangan Rinci Kegiatan), perkiraan biaya yang sesuai dengan PMM dan VIM.
  6. Bersama dengan fasilitator memfasilitasi dan memberikan bantuan teknis kepada masyarakat dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan berdasarkan RKM.
  7. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan capacity building / pelatihan terhadap Tim Fasilitasi Masyarakat dan Stakeholder lainnya
  8. Memonitor dan mengevaluasi kegiatan capacity building di tingkat kabupaten/ kota dan di tingkat masyarakat

District Management Advisory Consultant (DMAC)

DMAC mempunyai peranan yang sangat penting dalam memberikan dukungan teknis dan penguatan kapasitas kepada kabupaten/kota dalam pelaksanaan program, pengembangan dan pengarustamaan dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat.

Tugas dan tanggung jawab DMAC:

  1. Pendampingan dan supervisi pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik sarana yang dibangun.
  2. Supervisi dan evaluasi atas hasil – hasil yang telah dicapai TFM dan LKM selama masa konstruksi, agar sejalan sesuai dengan prosedur dan spesifikasi teknis yang ada.
  3. Selama masa pendampingan dan supervisi bila ada penyimpangan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dicatat oleh DMAC dalam format MEMO yang merupakan persetujuan bersama, untuk menuju perbaikan kualitas atau mengatasi penyimpangan jika terjadi.
  4. Menerima pengaduan, informasi yang terkait dengan penyimpangan program.
  5. Melakukan identifikasi, klarifikasi, investigasi dan analisis terhadap masalah dan penanganan yang diperlukan.
  6. Melakukan pertemuan koordinasi penanganan masalah yang ada di wilayah kabupaten/kota bersama konsultan Pamsimas lainnya. Untuk proses pengaduan di lembaga hukum bekerja sama dengan pengacara masyarakat
  7. Berkoordinasi dengan DPMU dan menjalin hubungan dengan pihak kejaksaan, lembaga advokasi hukum, ataupun LSM yang mempunyai perhatian pada permasalahan korupsi.
  8. Memfasilitasi proses penanganan masalah yang muncul diwilayahnya hingga masalah dinyatakan selesai.
  9. Memberikan laporan reguler maupun insidentil kepada jenjang yang lebih tinggi.

Fasilitator Masyarakat

Tim Fasilitator Masyarakat Reguler

Fasilitator Masyarakat (FM) merupakan tenaga pendamping yang telah dilatih dalam keterampilan untuk meningkatkan kapasitas/kemampuan masyarakat untuk memutuskan, merencanakan, melaksanakan dan mengelola kegiatannya dengan berperan secara aktif dalam setiap keputusan yang diambil.

Prinsip kerja fasilitator merupakan satu kesatuan tim sebagai Tim Fasilitator Masyarakat (TFM) yang terdiri dari 3 bidang keahlian, yaitu :

  • Fasilitator bidang Kesehatan / Health and Hygiene Facilitator (CF/HH);
  • Fasilitator bidang Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitasi / Water & Sanitation Facilitator (CF/WSS);
  • Fasilitator bidang Pemberdayaan Masyarakat / Community Development Facilitator (CF/CD).
  • Tugas pokok TFM adalah memfasilitasi kegiatan penilaian, analisa dan penyusunan rencana kegiatan kelompok masyarakat sebagai Rencana Strategis Program Air Minum, Kesehatan, dan Sanitasi (ProAKSi) dengan metode MPA/PHAST (Methodology For Participatory Assessment/ Partipatory Hygiene And Sanitation Trasformation ) dan Visioning. Memberikan bantuan teknis kepada masyarakat desa, terutama Tim Kerja Masyarakat (LKM) atau organisasi pengelola lainnya dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring program dalam peningkatan promosi kesehatan, pencegahan penyakit dan sanitasi masyarakat. Dari Renstra ProAKSi akan dijabarkan ke dalam rencana tahunan berupa Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) untuk Program Pamsimas.
  • Fokus terpenting dari pekerjaan TFM adalah membantu masyarakat untuk mengembangkan keterampilan teknis dan manajemen yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatannya. Setiap TFM akan memfasilitasi 3-5 desa/tahun di tiap-tiap kabupaten/kota. Bidang Tugas Tim Fasilitator Masyarakat (TFM):
  • Penyiapan rencana keseluruhan dalam penyediaan layanan fasilitasi kepada desa sasaran baik rencana tim maupun rencana individu. Oleh karena itu, jadwal tentative fasilitator secara tim maupun individu harus disepakati bersama antara TFM, Koordinator Fasilitator dan Provincial Management Advisory Consultant (PMAC).
  • Pengumpulan/updating data primer dan sekunder secara intensif untuk keperluan monitoring yang berhubungan dengan input data indikator kunci pelaksanaan program.
  • Membantu penyiapan Laporan Pelaksanaan di Desa (proses, konstruksi, dan pasca konstruksi);
  • Melakukan kajian kebutuhan pelatihan masyarakat dan menyelenggarakan pelatihan masyarakat secara periodik bersama dengan DPMU dan PMAC.
  • Bersama Kasie pembangunan (Staff Kecamatan), dan Sanitarian melakukan promosi kesehatan dan penyadaran perubahan prilaku hidup sehat (STBM/Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) kepada masyarakat sasaran.

Tim Fasilitator Masyarakat Keberlanjutan

Sub-tim FMK merupakan satu kesatuan Tim Fasilitator Masyarakat (TFM) yang terdiri dari 3 bidang keahlian, yaitu FMK bidang pemberdayaan, FMK bidang kesehatan dan FMK bidang teknik. Sub-tim ini bertanggung jawab untuk penanganan tugas Fasilitator Keberlanjutan mendampingi BP SPAMS di desa/kelurahan sasaran program keberlanjutan secara keseluruhan dalam satu kabupaten/kota.

Fokus utama tugas sub-tim FMK adalah membantu District Project Management Unit (DPMU), LKM dan BP SPAMS dalam mengembangkan keterampilan teknis dan manajemen untuk melaksanakan tugasnya, dengan bekerja sama dengan DMAC maupun PMAC dalam hal pembinaan dan pelaporan kegiatan. Bertindak selaku koordinator sub-tim FMK adalah FMK bidang pemberdayaan. Secara rinci tugas sub-tim ini mencakup hal-hal sebagai berikut:

  • Menyusun rencana kerja pendampingan terhadap desa-desa di kabupaten/kota pendampingan.
  • Melakukan pemetaan potensi dan permasalahan dari setiap desa dampingan untuk menentukan prioritas dan strategi pendampingan.
  • Melakukan penyusunan rencana keseluruhan dalam penyediaan layanan fasilitasi kepada BP SPAMS dan masyarakat, untuk itu perlu disusun jadwal tentative yang harus dikoordinasikan dan disepakati bersama antara FMK, DMAC dan DPMU;
  • Melakukan evaluasi teknis, kelembagaan, dan program CLTS yang telah ditetapkan sebelumnya dimasing-masing lokasi sasaran untuk mendapatkan bentuk dan pola pendampingan dalam mendukung peningkatan pelayanan guna keberlanjutan program;
  • Membuat usulan kepada DPMU untuk lokasi-lokasi sasaran yang membutuhkan pengembangan/perbaikan kepada DPMU melalui PMAC untuk menentukan lokasi yang layak mendapat insentif desa maupun dukungan program lain berdasarkan hasil evaluasi;
  • Mendampingi BP SPAMS melaksanakan tugasnya dalam rangka pengelolaan fasilitas infrastruktur maupun non infrastruktur;
  • Memfasilitasi BP SPAMS dalam rangka pengembangan cakupan pencapaian akses air minum, kesehatan dan sanitasi program melalui kerja sama dengan stakeholders (seperti sanitarian puskemas dan aparatur Pemerintahan Desa);
  • Memfasilitasi BP SPAMS dalam merealisasikan usulan rencana kegiatan;
  • Mengisi dan mengupdate data SIM secara tepat waktu;
  • Mendampingi masyarakat dalam melakukan pemantauan keberlanjutan (Sustainability Monitoring) dan menyajikan hasilnya di Log Book.
  • Memfasilitasi masyarakat dalam melakukan refleksi pencapaian kegiatan;
  • Memfasilitasi masyarakat dalam pemutakhiran PJM Proaksi;
  • Memfasilitasi sinkronisasi antara PJM Proaksi dan PJM Desa;
  • Melakukan identifikasi dan evalusi terhadap kegiatan yang perlu peningkatan khususnya di bidang sanitasi dan promosi kesehatan baik disekolah maupun di masyarakat.

Fasilitator Hibah Insentif Desa

Sub-tim FMHID merupakan tenaga fasilitator bidang teknik yang akan dilatih dalam meningkatkan kapasitas/kemampuan masyarakat khususnya LKM dalam rnemutuskan, melaksanakan dan mengelola kegiatan fisik program hibah insentif desa. Fokus utama tugas sub-tim FMHID adalah memfasilitasi LKM dan BP SPAMS dalam merencanakan dan melaksanakan program hibah insentif desa setelah ditetapkannya desa sasaran HID ditetapkan dengan bekerja sama dengan sub-tim FMK, DMAC maupun PMAC dalam hal pembinaan dan pelaporan kegiatan. FMHID bertugas pada 1 desa sasaran HID. Dalam hal terdapat lebih dari 1 desa sasaran HID dalam 1 kabupaten/kota maka masing-masing desa akan didampingi secara

terus-menerus oleh masing-masing FMHID. Dalam melaksanakan tugasnya, FMHID akan melaporkan kegiatannya kepada sub-tim FMK bidang teknik.Secara rinci tugas sub-tim FMHID ini mencakup hal-hal sebagai berikut:

  • Memastikan proses pemilihan desa penerima HID berjalan secara benar dan transparan;
  • Memfasilitasi LKM dan BPSPAM dalam melakukan persiapan rencana kegiatan HID mulai dari penyusunan RKM hingga serah terima prasarana terbangun kepada BP SPAMS. Jadwal tentative harus dikoordinasikan dan disepakati bersama antara FMK, DMAC dan PPK Pamsimas pada Satker PIP Kabupaten/Kota;
  • Melakukan kajian kebutuhan peningkatan kapasitas yang dibutuhkan dan mendukung perkuatan LKM untuk mengelola pelaksanaan kegiatan HID;
  • Memberikan birnbingan kepada LKM maupun BP SPAMS selaku pelaksana kegiatan dalam merealisastkan usulan rencana kegiatan dalam Proposal Village Incentive Grant berikut penyusunan laporan pelaksanaannya;
  • Mengisi dan mengupdate data MIS secara tepat waktu dan menyerahkan laporan deskriptif kepada FMK Bidang Teknik dan Koordinator Fasilitator. Tugas pokok FMHID adalah mendampingi LKM dalam pelaksanaan hibah insentif desa oleh LKM hingga serah terima pengelolaan kepada BP SPAMS desa, yang meliputi:
  • Memfasilitasi LKM dalam melakukan persiapan rencana kegiatan dalam penyediaan layanan fasilitasi, dan masyarakat. Jadwal rencana kegiatan ini harus dikoordinasikan dan disepakati bersama antara FMK, DMAC dan PMAC;
  • Melakukan kajian kebutuhan peningkatan kapasitas yang dibutuhkan untuk mendukung perkuatan LKM dan BP SPAMS untuk mengelola dan memonitor keberianjutan peningkatan penyediaan sarana air minum dan sanitasi masyarakat selama pelaksanaan HID dan setelah PAMSIMAS berakhir;
  • Memberikan Technical Assistant (TA) kepada LKM maupun Satlak selaku pelaksana kegiatan dalam merealisasikan usulan rencana kegiatan dalam Proposal HID;
  • Membantu penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan fisik HID;
  • Menyerahkan laporan bulanan – data MIS dengan data yang akurat dan laporan deskriptif kepada DMAC secara tepat waktu;

Independent Monitoring dan Evaluation Consultant

Monitoring dan Evaluasi akan dilakukan oleh Lembaga/konsultan independen saat awal perencanaan tahun pertama, mid-term, dan paska program, dengan sampel tertentu dan indikator tertentu.

Rencana Tindak Anti Korupsi

MATRIKS RESIKO DAN TINDAKAN PENCEGAHAN

  1. Rencana Tindakan Pencegahan Korupsi dalam proyek Pamsimas dilakukan sesuai dengan 6 (enam) elemen utama yang sudah di-identifikasi oleh tim Bank Dunia untuk Pencegahan Anti Korupsi di Indonesia meliputi:
  2. Pencegahan Resiko Kolusi,
  3. Pencegahan Resiko Korupsi di Tingkat Masyarakat,
  4. Pencegahan Resioko Penyalahgunaan Wewenang dan Pemalsuan,
  5. Keterbukaan Informasi,
  6. Penanganan Pengaduan

Beberapa produk hukum di Indonesia yang merupakan landasan dalam pemberantasan korupsi, yaitu:

  1. Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang No. 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  3. Undang- undang No. 30 tahun 2002 tentang Pembentukan Komite Pemberantasan Korupsi (KPK);
  4. Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;
  5. Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
  6. Keputusan Presiden No. 59 tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
  7. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; dan
  8. Kepmen Kimpraswil No. 225/KPTS/M/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Tata Cara Penanganan Masukan dari Masyarakat di lingkungan Kementerian Pemukiman dan Prasarana Wilayah. Rencana Pencegahan Korupsi ini telah dipublikasikan di dalam situs http://www.pu.go.id, dan telah disepakati oleh Executing Agency (Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum) dan para Implemeting Agencies (Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Lingkungan Pemukimam, Dep. Kesehatan; Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dep. Dalam Negeri; dan Pusat Pembinaan Kesegaran Jasmani, Dep. Pendidikan Nasional) untuk dipergunakan dalam Pamsimas.

Penguatan Keterbukaan Informasi di Pamsimas.

Berikut adalah contoh bagaimana Pamsimas akan mengurangi risiko korupsi melalui penguatan keterbukaan informasi. Dengan berkonsultasi kepada pihak Bank, Implementing Agency akan menetapkan mekanisme dalam hal apa media dan kelompok masyarakat madani dapat terlibat untuk mengawasi kemajuan proyek (lihat juga tentang Pengawasan oleh Masyarakat Madani, di bawah). Mekanisme ini akan dirinci dalam Panduan Proyek dan mencakup kegiatan berbagi informasi dengan media. Fotokopi kliping media akan dikirimkan ke CPMU untuk dibahas dan diarsip. Tindakan lain terkait penyebarluasan dokumen Pamsimas kepada publik dijabarkan di dalam matriks berikut.

Penyebaran dokumen Pamsimas kepada publik antara lain:

  1. Executing dan Implementing Agencies serta Bank Dunia menyediakan kepada public segera setelah selesainya kajian mid-term proyek dilaksanakan sesuai dengan perjanjian pinjaman, laporan kajian mid-term dan aide memoire yang dipersiapkan untuk tujuan tersebut.
  2. Executing dan Implementing Agencies serta Bank Dunia dapat menyediakan kepada publik segera setelah menerima semua laporan akhir audit (keuangan atau selain itu, termasuk laporan audit yang disetujui) yang disiapkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan semua tanggapan resmi dari pemerintah terkait dengan laporan tersebut.
  3. Executing dan Implementing Agencies serta Bank Dunia menyediakan segera untuk publik:
  • Semua rencana dan jadwal pengadaan tahunan, termasuk informasi terbaru;
  • Apabila diminta, semua dokumen lelang dan permintaan proposal yang dikeluarkan sesuai dengan persyaratan pengadaan dalam perjanjian pinjaman, dengan bea yang wajar untuk membayar biaya cetak dan pengiriman. Dalam hal dokumen yang diminta adalah dokumen lelang dan permintaan proposal dari peserta lelang yang menunjukkan ketertarikan, dokumen terkait hanya akan disediakan setelah pemberitahuan pemberian kontrak kepada perusahaan
  • pemenang. Masing-masing dokumen tersebut akan disediakan sampai satu tahun setelah penyelesaian kontrak dimasukkan dalam pertanyaan untuk barang, pekerjaan atau jasa;
  • Apabila diminta semua daftar pendek konsultan, dan dalam kasus pra-kualifikasi, daftar-daftar supplier pra-kualifikasi.
  • Membuka kepada semua peserta lelang dan semua pihak yang memasukkan proposal untuk kontrak tertentu, segera setelah pemberitahuan penghargaan kontrak kepada pemenang lelang, ringkasan evaluasi semua lelang dan proposal untuk kontrak yang diajukan. Informasi dalam ringkasan tersebut akan dibatasi pada daftar peserta lelang, semua nilai lelang dan proposal keuangan yang dibacakan pada saat pembukaan penawaran lelang dan proposal keuangan, penawaran dan proposal yang dinyatakan tidak-tanggap (bersama dengan alasan untuk penilaian itu), nama pemenang lelang dan nilai kontrak. Ringkasan tersebut akan disediakan kepada publik, segera setelah diminta;
  • Mempublikasikan secara luas informasi penghargaan kontrak untuk semua kontrak, segera setelah pemberian kontrak;
  • Setelah diminta oleh perorangan atau perusahaan, daftar semua kontrak yang diberikan dalam tiga bulan sebelum tanggal permintaan mengenai suatu proyek, termasuk nama penyedia/supplier/konsultan, nilai kontrak, jumlah peserta lelang/proposal, metoda pengadaan yang diikuti dan tujuan dari kontrak.
  • Panduan pengelolaan proyek
  • Akses yang mudah kepada publik untuk mendapatkan versi Indonesia dari Rencana Anti Korupsi proyek;
  • Konsolidasi Program Kerja Tahunan dan harus disetujui oleh Bank. Hampir semua dokumentasi di atas harus ditempatkan secara lengkap dalam situs proyek dan dalam bentuk cetakan (hardcopies). Beberapa dokumen akan diringkas agar memberikan akses yang lebih baik terhadap informasi utama. Rincian lengkap tentang bagaimana masing-masing dokumen tersebut di atas akan disediakan oleh Executing and Implementing agencies akan dituangkan dalam panduan proyek. Format sederhana, ringkas, dalam bentuk standar akan disiapkan untuk memastikan adanya pelaporan kemajuan tahunan untuk lembaga non-pemerintah dan media tingkat nasional dan lokal. Data dari laporan tersebut akan dipublikasikan setiap bulan dalam website oleh CPMU. Informasi terpenting mengenai kontrak, kemajuan pelaksanaan, dan rapat kerja dan lain-lain kegiatan terkait proyek akan dimuat dalam laporan tersebut. Situs tersebut juga memuat data dasar mengenai jumlah, jenis dan status keluhan untuk setiap propinsi dan kabupaten. Satu ringkasan informasi dan kemajuan proyek, termasuk masalah dan solusinya, akan dimuat dalam IFR (Interin Un-Audited Financial Report) dan dipaparkan kepada forum masyarakat madani (misalnya LSM) dalam bentuk cetakan di tingkat pusat dan provinsi. IFR akan dibuat tahunan dan akan ditempatkan dalam situs proyek.

Sumber: http://www.pamsimas.org

About pamulihan

Editor

Posted on 29/11/2012, in Kasehatan. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: