Akses Jalan Cipasung Menuju Kecamatan Subang Rusak Parah

jalan01Bagi warga Subang, Selajambe, dan Cilebak, keberadaan Taman Kota, Taman Cirendang, Taman Winduhaji, dan Taman Windusangkan merupakan sebuah ironi. Ketika taman itu dibuat dengan biaya mahal, warga di tiga kecamatan tersebut tidak menikmati sepenuhnya keindahan Kuningan Kota.

Lebih ironis lagi ketika pemerintah dengan mudah mengeluarkan dana untuk pembuatan taman. Namun ketika jalan rusak, untuk memperbaikinya sangat sulit.

“Saya terkadang sedih, taman kota mewah dibangun dan manfaatnya kurang. Tapi ini, akses jalan ke Subang dan Selajambe rusak parah, dibiarkan,” ucap Didi Rohendi, warga Subang kepada Radar, kemarin (7/3).

Jalan yang rusak, kata dia, dari mulai Cipasung, Selajambe hingga Subang dengan jarak lebih dari 45 kilometer. Kondisi jalan parah sudah terjadi sejak lama dan kalau diperbaiki hanya ditambal saja.

Jalan rusak membuat warga menderita karena perjalanan terganggu. Kendaraan pun cepat rusak. Banyak warga yang frustrasi dengan kondisi ini.

“Kalau melihat jalan rusak, kami merasa dianaktirikan. Bagi kami, jalan adalah hal yang penting daripada membuat taman. Menurut warga, dengan membuat taman hanya menghasilkan generasi muda yang suka nongkrong. Ketika ada Hutan Kota Bungkrit dan Mayasih pun, digunakan untuk pacaran, hingga bolos sekolah,” ucap Didi lagi.

Supendi, warga Subang lainnya meminta pemerintah untuk tanggap dengan masalah ini. Menurut dia, jangan bedakan antara jalan kota dan jalan desa. Sebab, dalam hal membayar pajak, semua memiliki kewajiban yang sama.

Sejumlah warga Kuningan Selatan meminta pemerintah memberikan sikap tegas terhadap kondisi pengerjaan jalan di daerah Kecamatan Selajambe-Subang-Cilebak. Pasalnya, pelaksanaan proyek pembangunan fasilitas umum ini terlihat asal jadi saja.

Pengerjaan Jalan Diduga Asal-asalan

“Seharusnya dalam pembangunan bersumber dana pemerintah ada petugas lapangan. Maksudnya, untuk menindak tegas pelaksanaan kerja agar maksimal,” kata Maman (29) salah seorang pengendara yang mengaku warga Kecamatan Subang, Rabu (28/04).

Menurutnya, pelaksanaan pembangunan jalan di wilayah Kuningan Selatan ini memang setiap tahunnya mendapat perbaikan. Sehingga tidak menutup kemungkinan, daerah ini menjadi budaya penyerapan anggaran pemerintah untuk sarana prasarana umum.

“Sebetulnya kami bosan dengan pelaksanaan pembangunan di jalan ini. Habisnya, tak ada satupun pekerjaannya yang mantap dan bagus. Kami jamin setelah selesai satu bulan pasti ambrol lagi,” katanya.

Sementara itu, salah seorang mahasiswa, Jeje mengatakan, baiknya pemerintah itu berani mendatangkan pengembang yang handal. Sebab, pelaksanaan kerja pembangunan yang dilakukan seperti saat ini, sepertinya tak paham teknis. “Masa musim hujan seperti ini dipaksakan membangun jalan. Apalagi dalam pengecorannya itu kurang bermutu. Ya, lihat saja kang, semuanya mengandalkan manual,” ucap mahasiswa yang sepekan sekali pasti melewati jalan ini.

Pantauan di lokasi, dalam pengerjaan proyek pembangunan jalan tidak disertai dengan tertib administrasi lainnya. Misalnya papan informasi pelaksanaan kerja dan gundang sebagai syarat bahwa adanya pekerjaan di lahan tersebut. (Ipay)

Sumber: http://www.cirebontrust.com/

Peluang Usaha Budidaya Penggemukan Sapi

Sapi-potongTernak sapi merupakan sebuah kegiatan wirausaha yang mungkin saat ini menjanjikan. Harga daging dan ternak sapi relatif masih tinggi dan akan tetap stabil jika pemerintah bisa menstabilkan harga. Cara menstabilkan harga ini bisa dilakukan dengan meningkatkan tata kelola beternak sapi. Memperbaiki tata kelola beternak sapi jauh lebih penting dan baik dari pada mengimpor sapi.

Saat ini untuk menstabilakan harga daging dan ternak sapi, pemerintah memilih jalan impor daging dan ternak sapi siap potong. Jika hal ini terus menerus dilakukan, peternak yang akan mendapatkan masalahnya. Harga daging sapi akan cenderung turun karena banyak daging dan sapi siap konsumsi sehingga ada persaingan harga dengan peternak lokal.

Jika mau melihat kembali perhitungan yang muncul dari usaha peternakan jelas peternak akan mendapatkan keuntungan yang cukup signifikan. Akan tetapi memang perlu peningkatan kapasitas dalam beternak. Jika melihat kondisi saat ini peternak belum memandang soal produksi. Sebagian masyarakat kita masih ada yang berpendapat bahwa beternak masih bersifat hiburan saja.

Centras LPPM IPB dalam dua tahun terakhir ini telah menemukan beberapa hasil yang dapat mendukung pencapaian tujuan tersebut.

Hasil-hasil penelitian terdahulu, yaitu produk probiotik unggul. Produk ini mampu meningkatkan palatabilitas ransum 16,9 persen, meningkatkan kecernaan serat 12,8 persen dan protein 17,9 persen, meningkatkan pertambahan bobot badan dari 1,17 kg/ekor/hari menjadi 1,39 kg/ekor/hari dan menurunkan emisi gas pencemaran pada feses terutama gas amonia dan H2S berkurang 8,8 persen dan 3,5 persen.

Selain itu, Centras telah mengembangkan probiotik yang mampu menekan toksisitas aflatoksin pada susu sapi perah (Solta, et al., 2013) dan mengikat aflatoxin di rumen sapi.

Selanjutnya, produk KP, yaitu bahan yang dicampurkan dengan pakan yang memberikan efek menguntungkan.

KP terdiri atas campuran asam dan garam-garam serta antioksidan dan anti jamur. KP produk CENTRAS LPPM-IPB terbukti mampu meningkatkan palatabilitas pakan fermentasi, meningkatkan daya simpan pakan, dan mempercepat proses fermentasi.

Penelitian tindak lanjut yang akan dilakukan adalah aplikasi penggunaan kedua produk tersebut (kombinasi) dalam proses fermentasi hijauan pakan ternak serta menentukan bentuk kemasan yang mudah diterapkan oleh masyarakat, serta memungkinkan untuk dikomersialkan sehingga dapat menjadi andalan sumber pendapatan baru bagi masyarakat.

Dengan keunggulan KP tersebut, akan memudahkan proses pembuatan Hi-fer dan penggunaan probiotik akan dapat mempercepat proses pengawetan sehingga pada akhirnya biaya pengolahan, penyimpanan, dan transportasi pakan tersebut menjadi lebih mudah dan murah.

Selain itu karena menyangkut inovasi baru dalam teknologi tepat guna, akan dirumuskan model introduksi teknologi tersebut dengan sistem produksi massal oleh masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi masyarakat setempat.

Berikut ini adalah gambaran usaha beternak sapi potong yang mungkin berguna bagi para peternak sapi di pedesaan yang hendak meningkatkan pendapatannya. Lahan yang digunakan untuk beternak sapi kalau bisa merupakan tanah pekarangan yang belum dimanfaatkan dan tidak diperhitungkan untuk sewa lahannya. Sapi bakalan yang dipelihara sebanyak 10 ekor dengan harga awal Rp. 7.500.000/ekor dengan berat badan awal sekitar 250 kg/ekor. Sapi dipelihara selama satu periode atau 5 bulan dengan penambahan berat badan sekitar 0,8-1,2 kg/ekor dengan biaya Rp.400.000/bulan.

Penyusutan kandang 20 %/tahun dengan demikian penyusutan untuk satu periode. 10 ekor sapi membutuhkan obat-obatan sebesar Rp. 50.000/ekor/periode. Tenaga kerja 1 orang dengan gaji Rp. 750.000/bulan. Peralatan kandang yang dibutuhkan sebesar Rp. 250.000/periode. Kotoran yang dihasilkan selama 1 periode sebanyak 6.000 kg yang bisa dijual lagi dengan harga Rp. 200/kg.

Pakan yang diperlukan untuk satu periode adalah :

HMT 20 kg x 10 x 150 xRp.500

Konsentrat 3 kg x 10 x 150 x Rp. 1.500

Pakan tambahan 3 kg x 10 x 150 x Rp. 500

Modal Usaha :

  1. Pembuatan kandang 30 meter x Rp. 400.000 –> Rp. 12.000.000
  2. Peralatan kandang –> Rp. 500.000

Biaya Variabel :

  1. Sapi bakalan 10 x 250 kg x Rp. 30.000 –> Rp. 75.000.000
  2. HMT (pakan) –> Rp. 10.000.000
  3. Konsentrat (pakan) –> Rp. 6.750.000
  4. Pakan Tambahan –> Rp. 2.250.000

Total Biaya Variabel –> Rp. 93.000.000

Biaya Tetap :

  1. Tenaga Kerja 1 orang x 5 x Rp. 750.000 –> Rp. 3.750.000
  2. Penyusustan kandang 10 % x Rp. 12.000.000 –> Rp. 1.200.000
  3. Penyusutan peralatan –> Rp. 250.000

Total Modal Tetap –> Rp. 5.200.000

Total biaya untuk usaha = Rp. 93.000.000 + Rp. 5.200.000 = Rp. 98.200.000

Penerimaan

Penerimaan didapat dari penjualan sapi dan kotoran. Penambahan berat badan sapi 1 kg x 150 = 150 kg/ekor/periode dan berat badan sapi sekarang untuk setiap ekor adalah 400 kg. Berat keseluruhan sapi adalah 10 x 400 kg = 4.000 kg dengan harga daging sapi Rp. 30.000/kg. Sehingga penerimaan yang didapat dari penjualan daging adalah Rp. 120.000.000. Sedangkan penerimaan yang didapat dari penjualan kotoran ternak 6.000 x Rp. 200 = Rp. 1.200.000

Total penerimaan adalah Rp. 120.000.000 + Rp. 1.200.000 = Rp. 121.000.000. Keuntunganya adalah Rp. 121.000.000 (penerimaan)– Rp. 98.200.000 (pengeluaran)= Rp. 22.800.000

B/C Ratio = Rp. 121.000.000 : Rp. 22.800.000 = 5,3

Meskipun usaha penggemukan sapi memiliki peluang cukup besar namun bukan berarti tanpa ada kendala. Ada sejumlah kendala-kendala yang umum terjadi pada peternak sapi seperti modal besar di awal pemeliharaan, sulit untuk memperoleh pakan sapi berkualitas, harga daging sapi potong yang tidak sebanding dengan biaya pakan, kenaikan bobot badan sapi yang tidak optimal karena serangan penyakit, dan pemasaran sapi potong bagi peternak pemula.

Sumber: http://www.republika.co.id/

Sejarah Undak Usuk Bahasa dan Menak Sunda

Menak menurut kamus bahasa Sunda Danadibrata berarti ngeunah-ngeunah. Kata tersebut berasal dari bahasa Kawi, mainak, dan diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi enak. Arti lain adalah orang yang mempunyai pangkat tinggi pada jaman kolonial. Namanya juga jaman kolonial setiap pegawai pemerintah dianggap menak, serendah apapun itu. Kemana pergi pasti dihormat, apalagi kalau turun ke desa-desa. Mereka biasa disebut Ambtenaar. Mungkin saking terkenalnya, bisa jadi kata tenar asalnya dari ambtenaar itu. Pendapat menjadi pegawai pemerintah itu enak, nampaknya masih melekat sampai sekarang.

Menjadi pegawai pemerintah dalam hal ini pegawai negeri sipil (PNS) itu bukan saja enak, melainkan juga mulia. Coba saja simak teks sumpah atau janji yang diucapkan oleh seseorang yang diangkat menjadi PNS. Bagi yang beragama Islam dimulai dengan kata-kata “Demi Allah saya bersumpah”. Itu adalah setinggi-tingginya sumpah. Bila melanggar sumpah itu, dia harus siap menerima laknat.

Pasti setiap PNS hafal diluar kepala akan sumpahnya, mereka bukan saja hafal tetapi betul-betul melaksanakannya dalam keseharian. Umpamanya setia kepada negara, menjungjung tinggi kehormatan negara, bekerja jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara.

Hanya orang mulialah yang bisa melaksanakan sumpah atau janji semacam itu. Kemuliaan lain adalah karena tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.

Sekarang setelah 68 tahun Indonesia merdeka, rakyatlah yang harus dilayani oleh PNS, sebagai pengabdian dengan ketulusan hati. Itulah kemuliaan. Mulia menurut kamus bahasa Indonesia berarti tinggi kedudukan atau martabatnya, luhur budinya dan bermutu tinggi.

Jumlah PNS pada tahun 2014 sekitar 4,5 juta orang. Mereka memberikan pelayanan kepada seluruh penduduk Indonesia yang jumlahnya sekitar 250 juta orang. Itu pekerjaan yang tidak bisa dianggap enteng. Coba bayangkan apabila semua PNS sakit secara serentak dan bersamaan selama seminggu, sehingga tidak bisa memberikan pelayanan, pasti negara ini akan kalang kabut.

Karena begitu mulianya, setiap PNS diberi penghargaan naik pangkat reguler setiap 4 tahun, asal dinilai baik (yang disebut orang mulia mana ada yang tidak baik). Pintar tidak pintar atau rajin tidak rajin tetap naik pangkat.

Untuk mendapatkan nilai baik, dengan guyon, muncul istilah filsafat tangan. Pertama cium tangan. Artinya memberi penghormatan kepada yang lebih senior atau atasan. Kedua buah tangan. Jangan disebut upeti karena jelek tetapi lebih kepada rasa penghargaan dan kekerabatan. Ketiga campur tangan. Keberhasilan meniti jenjang karir tidak lepas dari campur tangan beberapa pihak. Keempat tanda tangan. Sebagai pengesahan keberhasilan. Kelima garis tangan. Ini lebih kepada nasib. Keenam jabat tangan. Sebagai hasil akhir keberhasilan kedua pihak. Namum dalam meniti karir ada juga yang memakai filsafat ngojay gaya bangkong (berenang gaya kodok). Ka luhur sumuhun dawuh ka handap nincak ka rayat peupeuleukeuk, ke atasan asal bapak senang, ke bawahan menginjak ke rakyat tidak hormat.

Munculnya Undak Usuk Bahasa Sunda

Mayoritas ulama bahasa Sunda memandang bahwa bahasa Sunda yang asli, tidak mengenal undak usuk. Terdapatnya Undak Usuk Bahasa Sunda (UUBS) bersumber dari bahasa Jawa yang bermula dari imperialisme yang dilakukan Mataram terhadap kerajaan Sunda.

Menurut (mayoritas) ulama bahasa Sunda [Anda berhak untuk mengganti dan atau menghilangkan kata di dalam kurung berikut tanda kurung buka dan kurung tutupnya!], Undak Usuk Bahasa Sunda (UUBS) itu merupakan pengaruh bahasa Jawa. Mosok gak yakin kata-kata Kiayi. Guru, ratu, wongatua karo! Lha, guru itu kan kudu digugu lan ditiru! Lagian, al-‘Ulamau’ warasatil-anbiya, kan?”

Ya, dahulunya, hingga pada awal abad ke-17, bahasa Sunda itu tidak mengenal undak-susuk. Runtuhnya Kerajaan Sunda (1579/1580), dijajahnya Kerajaan Galuh (1595) serta Kerajaan Sumedanglarang (1620) oleh Mataram-lah yang kemudian menjadi jalan akan lahirnya UUBS. Anda tentu tahu Mataram. Ya, ialah Jawa. Mataramlah yang kemudian dapat menguasai wilayah-wilayah yang sekarang dikenal dengan Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Sumedang, Bandung, Sukabumi dan Cianjur.

Pada masa itu, timbul kontak budaya yang begitu dekat antara Sunda dan Jawa. Tidak sedikit kebudayaan Jawa yang masuk (atau bahkan dimasuk-masukkan oleh golongan tertentu dari orang Sunda sendiri) ke dalam budaya Sunda, termasuk dalam hal aksara, bahasa, berikut undak-usuknya, tentunya. Ya, bahasa Jawa-lah yang terlebih dahulu mengenal undak-usuk . Itu terpengaruhi oleh kebudayaan Hindu yang membagi golongan sosial masyakat ke dalam beberapa kasta. Kasta Brahma, Satria, Waisya, Paria dan Sudra, memang masing-masingnya memiliki bangunan bahasanya sendiri-sendiri.

Yang menjadi bukti bahwa UUBS itu berasal dari bahasa Jawa, misalnya, ditemukan berdasarkan hasil penelitian salah seorang ahli Belanda, Sierk Coolsma. Ia sempat mengadakan penelitian, berbentuk kamus, dengan cara membuat perbandingan 400 kosakata halus dan 400 kosakata kasar antara bahasa Sunda dengan Jawa. Hasilnya, 300 kosakata halus dan 275 kosakata kasar dalam bahasa Sunda berasal dari bahasa Jawa. Tapi dalam hal pemakaiannya acapkali mereka bersebelahan.

Misalnya saja, baik orang Sunda maupun Jawa tentu mengenal kata-kata semacam “abot”, “impén”, “anom”, “bobot”, “lali”, “pungkur”, “sasih”, “tunggang”, dsb. Nah, kata-kata itu, kalau di dalam bahasa Sunda termasuk kosakata halus, sedangkan dalam bahasa Jawa termasuk kasar. Sebaliknya, kata-kata semisal “béja”, “bulan”, “datang”, “pindah”, “suku”, “tumpak”, dll. Yang dalam bahasa Sunda tergolong kasar, dalam bahasa Jawa malah halus.

Bukti lainnya, jika Anda sempat membaca naskah-naskah Sunda kuno yang ditulis sebelum abad ke-17, Anda akan menemukannya di sana. Dalam naskah-naskah itu nampak bahwa sebelum adanya pengaruh Mataram, bahasa Sunda itu tidak mengenal UUBS.

Sadatangna sang apatih ka Galunggung, carék Batara Dangiang Guru, “Na naha béja siya, sang apatih?”. “Pun kami dititah ku Rahyang Sanjaya ménta piparintaheun adi Rahyang Purbasora.”

Dialog di atas penggalan dari orang atas penggalan naskah Carita Parahyangan yang ditulis pada abad ke-16. Jika dicermati, kata “carék” itu menurut ukuran UUBS sekarang termasuk bahasa kasar. Jika pada masa itu UUBS sudah ada, apa mungkin seorang penulis naskah menggunakan kata itu saat membicarakan Batara? Lalu, kata-kata “dititah”, “ménta”, dan “piparéntaheun”, menurut ukuran UUBS sekarang termasuk kata-kata kasar. Apa mungkin seorang Patih menggunakan kata-kata itu kepada Batara, jika memang UUBS itu sudah ada?

Lantas siapa yang memulai menggunakan atau mengajarkan UUBS itu? Merekalah para bupati dan ménak Sunda. Mengapa? Sebab pada masa kekuasaan Mataram, setiap tahunnya mereka wajib séba. Di samping itu, banyak ménak-ménak Sunda yang berhaji di Mataram untuk menerima perintah raja sambil mesantren dan belajar kabudayan Jawa, termasuk kabiasaan dalam hal menggunakan bahasa, tentunya.

Lebih jauh lagi, muncullah sebuah pandangan di kalangan para ménak Sunda yang menganggap bahwa bahasa Sunda itu merupakan bahasa kampungan, bahasa somah, bahasa cacah kuricakan, bahasa rakyat jelata; sungguh tidak pantas untuk dipergunakan di kalangan mereka. Ketika meraka melakukan surat-menyurat, misalnya, mereka senantiasa melakukannya dengan bahasa Jawa. Bahkan, jika menerima surat berbahasa Sunda, mereka menganggapnya sebagai sebuah penghinaan. Sebaliknya, bahasa Jawa adalah bahasa ningrat, bahasa keraton, bahasa yang sepatutnya mereka gunakan untuk memperkokoh kedudukannya.

Para ménak itu sungguh tertarik dengan undak-usuk yang terdapat dalam bahasa Jawa. Mereka kesengsrem dengan tatakrama bahasanya. Maka ketika mereka terpaksa harus menggunakan bahasa Sunda, mereka mengadopsi undak-usuk yang terdapat dalam bahasa Jawa itu. Menyebarkan dan mengajarkan serta menerapkannya ke dalam bahasa Sunda. Bahasa halus yang fungsinya untuk menghormati para ménak, pada masa itu sangat digembor-gemborkan!

“Yeuh, aing ménak. Lo jangan ngomong sembarangan sama gue! Lo kudu punya tatakrama! Mulai sekarang, ngomong sama gue harus dibedain dengan ngomong sama binatang! Ngerti?”

Dari sinilah rasanya awal munculnya jurang pemisah dan pengkotak-kotakan golongan pada masyarakat Sunda. Kok, saya malah merasa bahwa sebelum itu, tidak nampak pembedaan status sosial yang dicerminkan dengan cara berbahasa. Ya, sebab itu tadi. Awalnya kan bahasa Sunda tidak mengenal undak-usuk atau tingkatan-tingkatan itu. Ia adalah bahasa yang egaliter dan demokratis. Mau ngomong sama ménak ke, mau sama cacah ke, kalau pake bahasa Sunda, ya udah bahasa Sunda aja! Ngapain dibeda-bedain! Harus halus lah! Harus sedang lah! Lha, semua manusia itu kan sama. Inna akramakun ‘inda Allah-i atqakum. Cuman itu kan yang membedakan. Coba lihat bahasa Qur’an, kata “anta” atinya anda, pengganti nama orang kedua tunggal kepada Allah kadang-kadang menggunakan kata Anta begitu pula kepada Nabi dan sahabat lainnya.

Begitulah, setibanya Belanda ke Tatar Sunda, jurang pemisah derajat sosial itu bukannya hilang. Ia malah kian menganga. Dan, ini terus berlangsung hingga munculnya revolusi nasional yang disudahi dengan proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Barulah pada Konferensi Bahasa Sunda 1953 di Bandung, fungsi bahasa halus yang asalnya digunakan khusus untuk berbicara kepada para menak menjadi digunakan kepada siapa saja yang layak dihormati, terutama kepada yang usia dan atau kedudukannya lebih tinggi.

Kita lanjutkan cerita tentang UUBS. UUBS itu berasal dari bahasa Jawa. Banyak juga kosakata Sunda yang berasal dari bahasa Jawa. Coba saja, tanpa membaca penelitian Coolsma pun, jika Anda kebetulan orang Jawa, lalu Anda mendengar percakapan atau membaca tulisan Sunda yang menggunakan bahasa halus, banyak kan yang Anda mengertii dari kata-katanya itu?

Maka tak heranlah kalau pada awal kedatangan Belanda ke Pulau Jawa, mereka menganggap bahasa Sunda itu sebagai salah satu dialek bahasa Jawa (bergjavaans, Jawa Gunung). Lalu dianggapnya sebagai varian dari bahasa Jawa. Orang Sundanya sendiri dianggap sebagai keturunan orang Jawa yang mendiami pegunungan. Hahahaha… memang enya, urang Sunda mah urang gunung. Gawéna gé ngahuma jeung nyawah! Sok geura, urang Jawa mah sakitu agréngna bisa nyieun Candi Borobudur. Urang Sunda mah paling banter gé nyieun ranggon atawa saung kebon anu hateupna maké daun eurih atawa jarami garing, bari jeung saungna téh réyod deuih.

Kendatipun kemudian Thomas Stamford Raffles lewat bukuna The History of Java (1817), John Crawfurd dalam History of The Indian Archipelago (1820), atau kemudian Andreas de Wilde pada 1829 sudah memisahkan orang Sunda dari Jawa, namun mereka masih menganggap bahasa Sunda itu sebagai varian dari bahasa Jawa, yang oleh Crawfurd disebutnya sebagai minor language of the archipelago. Baru pada 1841-lah bahasa Sunda dianggap sebagai bahasa tersendiri dengan terbitnya Nederduitsch-Maleisch en Soendasch Woordenboek karya Taco Roorda.

Heueuh, bener tah anu nyebutkeun Sunda “dicipta” Belanda. Atau menurut saya “dibangunkan” Belanda. Itu pun jika Anda sepakat bahwa orang Sunda pernah tidak melek alias tertidur.

Jadi inget kana tatarucingan: “Beunghar mana urang Jawa jeung urang Sunda?” Cenah téh, “Sok wé bandingkeun ku sorangan, urang Jawa mah bogaeun pulo (pulo Jawa), ari urang Sunda mah ukur bogaeun selat (selat Sunda).”

Tapi nu jelas mah euy, urang téh apal pan dina palajaran geografi aya nu disebut “Sunda Islands” nyaéta island group of the Malay Archipelago between the South China Sea and the Indian Ocean. It consists of two groups, the Greater Sunda Islands, which include Sumatra, Java and Borneo (Kalimantan), and the Lesser Sunda Islands, which include Bali and Timor. Tuh, jelas pan, Jawa gé asup ka pulo Sunda. Jadi salah mun nyebutkeun Sunda aya di pulo Jawa.

Ceuk ahli antropologi urang bulé mah, aya siah “Java man”, early human skeleton: a fossil human being found in Java and elsewhere in Indonesia, assumed to be from the Paleolithic Age. Aya teu “Sunda man”? Tah “Java man” téh cenah, “The body and limbs are very similar to those of Homo Sapiens, but the brain and skull are smaller.

Tapi bener loh, “sunda” itu asalnya untuk menunjuk kepulauan nusantara. Nih dengerin: Kata sunda itu asalnya dari Arab. “sin”, “nun”, “dal” jadi “sanadun”. Coba tanya sama orang yang ngerti bahasa Arab. Apa itu “sanadun”? Ialah “tempat kembali yang kaya akan hasil bumi/pertanian”. Lho, kok dari bahasa Arab sih? Gak salah tuh? Lha emang. Yang ngasih namanya kan orang Arab. Itu tuh, sekitar masa berkuasanya Bani Umayah dan Abbasiyah lah. Tau kan? Lha, orang Islam itu jauh lebih dulu mengenal dunia. Kan mereka dapet petunjuk dari Alqur’an. Sedang yang mempopulerkannya itu para penjelajah kemudian, seperti bangsa Inggris, Portugis, dan Belanda.

Nah, kepulauan Nusantara itu kan banyak menghasilkan hasil pertanian. Ya, semacam rempah-rempah itu. Pokoknya kehijauan deh. Makanya ia disebut “sanadun”. Sebenarnya bukan kepulauan Nusantara saja sih. Banyak juga tempat-tempat lainnya yang disebut demikian. Mereka menyebutnya karena memang sangat jauh berbeda kalau dibandingkan dengan tanah Arab. Cuman, kata “sanadun” ini berbeda pelafalannya. Orang Belanda menyebutnya menjadi “sunda” (itulah Sunda Island). Inggris menyebutnya menjadi “shindu” (untuk India) dan “sudan” untuk yang di Afrika itu. Begitchu!

Sumber: http://angade.my.id/sejarah-undak-usuk-bahasa-sunda/

Pilkades Sarana Mewujudkan Demokratisasi Desa

Selama ini suksesi Pilkades tidak pernah kering dari pembicaraan. Hal ini terjadi mengingat karena Pilkades adalah refleksi bagaimana demokrasi itu coba diimplementasikan. Di sisi lain Pilkades merupakan sarana sirkulasi elit dan transfer kekuasaan di tingkat lokal. Dalam konteks ini Pilkades diharapkan secara langsung membuat masyarakat mengerti akan hak dan kewajibannya. Pilkades adalah suatu moment dimana masyarakat mengerti posisi mereka sebagai warga dalam percaturan politik di desa tersebut. Dimana terjadi proses interaksi antara rakyat dan pemerintah sebagai wujud adanya demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Dimaklumi bersama, Pilkades tidak sesederhana apa yang kita bayangkan. Di dalamnya berimplikasi tentang banyak hal mengenai hajat hidup dan kepentingan orang banyak. Mulai dari proses, hasil hingga pasca kegiatan Pilkades adalah satu kesatuan yang utuh dan erat terkait di dalam menentukan arah dan agenda enam tahun ke depan ke mana desa tersebut akan dibawa.

Demokrasi desa adalah bingkai pembaharuan terhadap tata pemerintahan desa atau hubungan antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, (BPD) dan elemen-elemen masyarakat desa yang lebih luas. Saya hendak mengedepankan argumen bahwa desa harus “dibela” dan sekaligus harus “dilawan” dengan demokrasi.

Mengapa desa harus “dibela” tetapi juga harus “dilawan”? Bagaimana kita meletakkan desa dalam konteks demokrasi lokal? Seperti apa formulanya? Bagaimana membuat demokrasi bisa bekerja di desa? Untuk menjawab serangkaian pertanyaan itu, tulisan ini hendak menyandarkan diri pada prinsip yang demokratis.

Dalam memahami demokrasi di tingkat lokal ini, kita tidak boleh terjebak pada seremonial, prosedur dan lembaga yang tampak di permukaan. Prosedur dan lembaga memang sangat penting, tetapi tidak mencukupi. Yang lebih penting dalam demokrasi adalah proses dan hubungan antara rakyat secara substantif. Pemilihan kepala desa juga penting tetapi yang lebih penting dalam proses politik sehari-hari yang melibatkan bagaimana hubungan antara Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat.

Dinamika Desa

Diketahui bersama bahwa pengaturan mengenai desa kembali mengalami perubahan seiring dengan terbitnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pengaturan mengenai desa di dalam UU No. 32 Tahun 2004 kemudian ditindaklanjuti oleh PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Dalam hal kewenangan secara prinsipil tidak ada perubahan yang mendasar dalam pengaturan mengenai kewenangan desa. Sama halnya dengan UU No. 22 Tahun 1999, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten, yang dinyatakan secara tegas di dalam Pasal 7 PP No. 72 Tahun 2005.

Dari moment itu pula, pencerahan dapat dilakukan. Dimana arahnya yaitu menguak tentang pemahaman Desa Mandiri. Sesuai amanat UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 72 Tahun 2005 Kepala Desa nantinya harus mampu mengimbangi laju perkembangan pemerintahan. Artinya profesionalitas seorang Kepala Desa jauh sekali lebih penting jika dibandingkan dengan aturan sebelumnya. Kepala Desa dituntut mempunyai inisiatif untuk mengoptimalkan potensi desa, tertib administrasi, akuntabel (bertanggung jawab) dengan mekanisme pertanggungjawaban sesuai dengan prosedurnya.

Persoalannya sekarang apakah Desa sudah mandiri dalam melaksanakan Governance atau tidak? Jawabannya mungkin sudah jelas: belum mandiri. Tetapi pertanyaan yang lebih penting adalah: bagaimana kemandirian desa dalam melaksanakan Governance itu dapat didorong sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakatnya?

Kemandirian Desa dalam meningkatkan kesejahteraan para warganya terletak pada kemampuan komponen Governance yang ada dalam desa itu untuk mengorganisir sendiri semua potensi yang tersedia (Embedded) dalam lingkungannya. Namun tanpa kepiawaian birokrasi dan kemauan kuat dari pemangku jabatan politis, jangan-jangan malah “jauh panggang dari api”. Karena itu, dari sisi proses, diharapkan Pilkades harus terselenggara dengan lancar, jujur dan adil serta tidak ada kekerasan. artinya, Pilkades oleh semua stakeholders, elit dan warga desa hendaknya tidak hanya dijadikan sebagai upaya pencerahan (enlightening) dan perekat berbagai komponen masyarakat, tetapi mampu pula mendorong terjadinya perubahan menuju kehidupan demokrasi substansial dan tata pemerintahan yang efektif.

Dengan kata lain kekuasaan yang diperoleh Kepala Desa harus melalui kompetisi politik yang sehat dan terbuka. Dengan demikian, kita harus membuka ruang publik yang lebih terbuka yang oleh Sosiolog Jerman Juergen Habermas dikatakan sebagai suatu proses yang mana masyarakat secara terbuka dan bebas untuk melakukan perdebatan, sehingga menjadikan dinamika politik lebih demokratis. Sebaliknya, harus dihindari perilaku politik yang mengarah ke hegemoni politik yang justru seringkali menggunakan cara-cara yang bersifat represif yang pada akhirnya mematikan aspirasi rakyat.

Indikator esensi terselenggaranya Pilkades dengan lancar, bermakna pada dua hal, yaitu dari aspek panitia itu sendiri. Fungsi seperti seleksi bakal calon yang dilakukan panitia telah dilaksanakan secara terbuka tidak hanya didominasi elit desa, tetapi melibatkan perwakilan tokoh masyarakat, yang mana proses dan hasilnya bisa diakses publik secara luas.

Selanjutnya dari persfektif kinerja penyelenggaraan, mulai dari proses penganggaran, penetapan daftar pemilih, pendaftaran dan penetapan calon kepala desa, masa kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penentuan saksi di lapangan, pengawasan, penetapan kepala desa terpilih, hingga pengesahan dan pelantikan dapat dipastikan tidak menimbulkan konflik yang berakibat terganggunya kegiatan publik, di mana nilai-nilai kejujuran, profesionalisme semua pihak dan sikap transparansi lebih dikedepankan daripada kepentingan sesaat lainnya. Kedua, dari sisi hasil pilkades dapat menelorkan produk rekrutmen politik berupa terpilihnya kepala desa yang mempunyai basis legitimasi yang kokoh baik secara yuridis maupun politis.

Secara yuridis, artinya kepala desa yang terpilih dalam Pilkades adalah yang telah memenuhi semua kualifikasi seperti yang ditentukan dalam UU dan PP tentang Pilkades. Secara politis, kepala desa terpilih selain berkualitas dan yang tidak kalah penting mereka adalah yang bermoralitas, sehingga mampu memenangkan hati semua pihak di desa. Realitasnya berupa penerimaan atau pengakuan secara luas dari kalangan masyarakat.

Indikator penerimaan atau pengakuan secara luas, meliputi: terlihat dari pemahaman yang baik tentang kondisi daerah/desa yang akan dipimpinnya; mempunyai visi yang jauh ke depan terutama dalam menghadapi pusaran gelombang globalisasi; isu good governance dan tuntutan demokrasi parsipatoris; bisa mensinergikan potensi yang ada (SDA, SDM dan kelembagaan); berempati dan peduli terhadap masalah ketidakadilan, kemiskinan, keterbelakangan; punya komitmen kuat terhadap pemberantasan KKN dan sebagainya. Dengan demikian masyarakat yakin, terpilihnya pemimpin baru merupakan starting point terjadinya perbaikan secara signifikan kehidupan mereka, dan kepala desa terpilih adalah figur terbaik juga paling berkompeten memimpin desa di masa enam tahun ke depan.

Pasca Pilkades, terpilihnya seorang Kepala Desa hendaknya dapat memberikan kontribusi optimal dan signifikan terhadap perbaikan kualitas pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Kepala Desa harus mampu mendesain birokrasi pemerintahan desa dari semula sebuah lembaga yang mempunyai kinerja buruk, tidak lincah dan telmi (telat mikir) mengantisipasi perubahan menjadi birokrasi yang produktif, responsif, cekatan serta dihuni orang-orang yang berkapabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dipercayakan kepadanya. Kapabilitas itu antara lain terwujud dalam bentuk kemampuan mereka untuk menggerakkan secara efektif gerbong birokrasi lokal, sehingga performanya meningkat dan yang tak kalah pentingnya adalah kesediaan dari organisme birokrasi itu sendiri untuk melakukan perubahan.

Berkaitan dengan kemandirian desa yang terletak pada komponen Governance untuk mengorganisir sendiri semua potensi yang tersedia dalam lingkungannya. UNDP (1990) merekomendasikan beberapa karakteristik Good Governance, yaitu legitimasi politik, kerjasama dengan institusi masyarakat sipil, kebebasan berasosiasi dan berpartisipasi, akuntabilitas birokratis dan keuangan (financial), manajemen bidang publik yang efisien, kebebasan informasi dan ekspresi, sistem yudisial yang adil dan dapat dipercaya. Sedangkan Asian Development Bank sendiri menegaskan adanya konsensus umum bahwa “good governance” dilandasi oleh empat pilar yaitu (1) accountability, (2) transparency, (3) predictability, dan (4) participation.

Prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi good governance, yaitu (1) Akuntabilitas, (2) Transparansi, dan (3) Partisipasi Masyarakat. Ketiga prinsip ini tidaklah dapat berjalan sendiri-sendiri. Ada hubungan erat dan saling mempengaruhi. Masing-masing bagian adalah instrumen yang diperlukan untuk mencapai prinsip yang lainnya, dan ketiganya adalah instrumen yang diperlukan untuk mencapai manajemen publik yang baik. Walaupun begitu, akuntabilitas menjadi kunci dari semua prinsip ini.

Berkaitan dengan akuntabilitas, Ismail (2004), mengatakan bahwa akuntabilitas secara filosofi timbul karena adanya kekuasaan yang berupa mandat/amanah yang diberikan kepada orang atau pihak tertentu untuk menjalankan tugasnya dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu dengan menggunakan sarana pendukung yang ada.

Dalam perspektif ini artinya akuntabilitas pemerintah desa tidak dapat diketahui tanpa pemerintah memberitahukan kepada rakyat tentang informasi sehubungan dengan pengumpulan sumber daya dan sumber dana masyarakat beserta penggunaannya untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain bahwa pihak yang diberikan mandat/amanah harus memberikan laporan pertanggungjawaban atas tugas yang dipercayakan kepadanya dengan mengungkapkan segala sesuatu yang dilakukan, dilihat, dirasakan baik yang mencerminkan keberhasilan maupun kegagalan. Dan yang lebih penting lagi bahwa laporan pertanggungjawaban tersebut bukan sekedar laporan kepatuhan dan kewajaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun termasuk juga kinerja dari pelaksanaan suatu manajemen strategis yang mampu menjawab pertanyaan mendasar tentang apa yang harus dipertanggungjawabkan.

Pengelolaan Kebijakan Desa

Sebuah kebijakan (Peraturan Desa) yang demokratis apabila berbasis masyarakat: berasal dari partisipasi masyarakat, dikelola secara bertanggungjawab dan transparan oleh masyarakat dan digunakan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Dari sisi konteks, Peraturan Desa (Perdes) berbasis masyarakat berarti setiap Perdes harus relevan dengan konteks kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan kata lain, Perdes yang dibuat bukan sekadar merumuskan keinginan elite desa atau hanya untuk menjalankan instruksi dari pemerintah supradesa. Secara substansi, prinsip dasarnya bahwa Perdes lebih bersifat membatasi yang berkuasa dan sekaligus melindungi rakyat yang lemah. Paling tidak, Perdes harus memberikan ketegasan tentang akuntabilitas pemerintah desa dan BPD dalam mengelola pemerintahan desa.

Dipandang dari “manfaat untuk masyarakat”, Perdes dimaksudkan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat: memberi ruang bagi pengembangan kreasi, potensi dan inovasi masyarakat; memberikan kepastian masyarakat untuk mengakses terhadap barang-barang publik; memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan desa. Sedangkan untuk menciptakan ketertiban dan keseimbangan, Perdes harus bersifat membatasi: mencegah eksploitasi terhadap sumberdaya alam dan warga masyarakat; melarang perusakaan terhadap lingkungan, mencegah perbuatan kriminal; mencegah dominasi suatu kelompok kepada kelompok lain, dan lain sebagainya.

Sesuai dengan logika demokrasi, Perdes berbasis masyarakat disusun melalui proses siklus kebijakan publik yang demokratis: artikulasi, agregasi, formulasi, konsultasi publik, revisi atas formulasi, legislasi, sosialisasi, implementasi, kontrol dan evaluasi. Dalam setiap sequen ini, masyarakat mempunyai ruang (akses) untuk terlibat aktif menyampaikan suaranya. Artikulasi adalah proses penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh BPD maupun pamong desa. Agregasi adalah proses mengumpulkan, mengkaji dan membuat prioritas aspirasi yang akan dirumuskan menjadi Perdes. Formulasi adalah proses perumusan rancangan Perdes yang bisa dilakukan oleh BPD dan/atau oleh Pemerintah Desa.

Konsultasi adalah proses dialog bersama antara Pemerintah Desa dan BPD dengan masyarakat. Masyarakat mempunyai ruang untuk mencermati, mengkritisi, memberi masukan dan merevisi terhadap naskah Raperdes. Pemerintah desa dan BPD wajib melakukan revisi terhadap raperdes berdasarkan umpan balik dari masyarakat dalam proses konsultasi sebelumnya. Naskah Raperdes yang sudah direvisi kemudian disahkan (legislasi) menjadi perdes oleh Pemerintah Desa dan BPD. Sebelum Perdes diimplementasikan, maka Pemerintah Desa dan BPD wajib melakukan sosialisasi publik, untuk memberikan informasi tentang perdes agar masyarakat tahu dan siap ikut melaksanakan perdes itu. Jika sosialisasi sudah mantap, maka perdes bisa dijalankan (implementasi). Berbarengan dengan proses implementasi, ada proses kontrol dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah desa, BPD dan juga masyarakat. Penilaian berbagai pihak ini menjadi umpan balik untuk bahan inovasi terhadap implementasi, dan jika masalah terlalu berat maka umpan balik bisa digunakan sebagai pijakan untuk merevisi Perdes.

Kepemimpinan dan Kepemerintahan

Pemerintahan di Indonesia telah lama tidak menumbuhkan kultur leadership yang transformatif, melainkan hanya menumbuhkan budaya priyayi, perhambaan, klientelisme, birokratis dan headship. Masalah ini merupakan tantangan serius bagi pembaharuan kepemimpinan dan kepemerintahan desa. Kepemimpinan di desa tidak bisa lagi dimaknai sebagai priyayi benevolent maupun kepemimpinan yang birokratis, melainkan harus digerakkan menuju kepemimpinan transformatif. Yaitu para pemimpin desa yang tidak hanya rajin beranjangsana, melainkan para pemimpin yang mampu mengarahkan visi jangka panjang, menggerakan komitmen warga desa, membangkitkan kreasi dan potensi desa.

Pemerintah Desa, tentu, tidak lagi merupakan institusi tradisional yang dibingkai dengan tradisi komunalisme. Pemerintah desa adalah bagian dari birokrasi negara modern yang bertugas mengelola barang-barang publik, termasuk melakukan pungutan pajak pada warga masyarakat. Sebagai institusi modern, pemerintah desa tidak cukup hanya memainkan legitimasi simbolik dan sosial, tetapi harus membangun legitimasi yang dibangun dari dimensi kinerja politik dan kinerja ekonomi. Legitimasi ini harus melewati batas-batas pengelolaan kekuasaan dan kekayaan secara personal di tangan kepala desa, seraya dilembagakan dalam sistem yang impersonal. Legitimasi pemerintah desa mau tidak mau harus disandarkan pada prinsip akuntabilitas, transparansi dan responsivitas.

Pertama, akuntabilitas menunjuk pada institusi dam proses checks and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan. Akuntabilitas juga berarti menyelenggarakan penghitungan (account) terhadap sumber daya atau kewenangan yang digunakan. Pemerintah desa disebut akuntabel bila mengemban amanat, mandat dan kepercayaan yang diberikan oleh warga. Secara gampang, pemerintah desa disebut akuntabel bila menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, tidak melakukan penyimpangan, tidak berbuat korupsi, tidak menjual tanah kas desa untuk kepentingan pribadi, dan seterusnya. BPD dan masyarakat adalah aktor yang melakukan kontrol untuk mewujudkan akuntabilitas pemerintah desa. Dalam melakukan kontrol kebijakan dan keuangan, BPD mempunyai kewenangan dan hak untuk menyatakan pendapat, dengar pendapat, bertanya, penyelidikan lapangan dan memanggil pamong desa. Ketika ruang BPD ini dimainkan dengan baik secara impersonal, maka akan memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap akuntabilitas pemerintah desa. Meskipun tidak ditegaskan dalam perangkat peraturan, menurut standar proses politik, masyarakat juga mempunyai ruang untuk melalukan kontrol dan meminta pertanggungjawaban pemerintah desa. Pemerintah desa, sebaliknya, wajib menyampaikan pertanggungjawaban (Laporan Pertanggungjawaban- LPJ) tidak hanya kepada BPD, melainkan juga kepada masyarakat. Ketika kepala desa keliling beranjangsana ke berbagai komunitas tidak hanya digunakan untuk membangun legitimasi simbolik, tetapi juga sebagai arena untuk menyampaikan pertanggungjawaban kepada warga.

Kedua, transparansi (keterbukaan) dalam pengelolaan kebijakan, keuangan dan pelayanan publik. Transparansi berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi mengenai kebijakan, keuangan dan pelayanan. Artinya, transparansi dibangun atas pijakan kebebasan arus informasi yang memadai disediakan untuk dipahami dan (untuk kemudian) dapat dipantau atau menerima umpan balik dari masyarakat. Transparansi tentu mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan desa, termasuk alokasi anggaran desa. Sebagai sebuah media akuntabilitas, transparansi dapat membantu mempersempit peluang korupsi di kalangan pamong desa karena terbukanya segala proses pengambilan keputusan oleh masyarakat luas.

Ketiga, responsivitas atau daya tanggap pemerintah desa. Pemerintah desa dan BPD harus mampu dan tanggap terhadap aspirasi maupun kebutuhan masyarakat, yang kemudian dijadikan sebagai preferensi utama pengambilan keputusan di desa. Responsif bukan hanya berarti pamong desa selalu siap-sedia memberikan uluran tangan ketika warga masyarakat membutuhkan bantuan dan pelayanan. Responsif berarti melakukan artikulasi terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat, yang kemudian mengolahnya menjadi prioritas kebutuhan dan memformulasikannya menjadi kebijakan desa.

Pemerintah desa yang mengambil kebijakan berdasarkan preferensi segelintir elite atau hanya bersandar pada keinginan kepala desa sendiri, berarti pemerintah desa itu tidak responsif. Apakah betul pembangunan prasarana fisik desa merupakan kebutuhan mendesak (prioritas) seluruh warga masyarakat? Apakah rumah tangga miskin membutuhkan jalan-jalan yang baik dan rela membayar pungutan untuk proyek pembangunan jalan? Karena itu, pemerintah desa bisa disebut responsif jika membuat kebijakan dan mengalokasikan anggaran desa secara memadai untuk mengangkat hidup rumah tangga miskin ataupun mendukung peningkatan ekonomi produktif rumah tangga.

Partisipasi Masyarakat

Teori demokrasi mengajarkan bahwa demokratisasi membutuhkan hadirnya masyarakat sipil yang terorganisir secara kuat, mandiri, semarak, pluralis, beradab, dan partisipatif. Partisipasi merupakan kata kunci utama dalam masyarakat sipil yang menghubungkan antara rakyat biasa (ordinary people) dengan pemerintah. Partisipasi bukan sekadar keterlibatan masyarakat dalam pemilihan kepala desa dan BPD, tetapi juga partisipasi dalam kehidupan sehari-hari yang berurusan dengan pembangunan dan pemerintahan desa. Secara teoretis, partisipasi adalah keterlibatan secara terbuka (inclusion) dan keikutsertaan (involvement). Keduanya mengandung kesamaan tetapi berbeda titik tekannya. Inclusion menyangkut siapa saja yang terlibat, sedangkan involvement berbicara tentang bagaimana masyarakat terlibat. Keterlibatan berarti memberi ruang bagi siapa saja untuk terlibat dalam proses politik, terutama kelompok-kelompok masyarakat miskin, minoritas, rakyat kecil, perempuan, dan kelompok-kelompok marginal lainnya.

Gaventa dan Valderama (1999), mencatat ada tiga tradisi konsep partisipasi terutama bila dikaitkan dengan praksis pembangunan masyarakat yang demokratis yaitu: partisipasi politik, partisipasi sosial, dan partisipasi warga. Diskusi yang lebih luas mengenai partisipasi telah menempatkan “partisipasi warga” baik sebagai konsep maupun praktek yang niscaya berbeda dengan partisipasi politik yang lebih menekankan ‘representasi’ dan partisipasi sosial yang menempatkan partisipasi ‘diluar’ lembaga kepemerintahan, partisipasi warga menekankan pada ‘partisipasi langsung’ warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses kepemerintahan.

Partisipasi merupakan hak politik yang melekat pada warga sebagaimana hak politik lainnya. Karena melekat, maka hak ini tidak hilang ketika ia memberikan mandat pada orang untuk duduk dalam lembaga pemerintahan. Pemberian mandat bersifat parsial, yaitu mendudukan wakilnya untuk membahas dan memutuskan urusan publik di lembaga formal kenegaraan. Sedangkan hak politik — sebagai hak asasi manusia — tetap melekat pada setiap individu yang bersangkutan. Untuk itu adalah hak setiap warga untuk menjaga ruang publik dari intervensi negara, mengagregasikan persoalan dan berbagai kepentingan di ruang publik, merancang agenda publik, dan terus menerus mengawasi lembaga perwakilan dan pemerintahan agar bekerja sesuai dengan mandat yang diberikan.

Di sisi lain partisipasi harus dilakukan secara sistemik bukan hal yang insidental. Dalam partisipasi politik, partisipasi yang memiliki arti biasanya hanya dilakukan dalam siklus peristiwa politik untuk memilih dan mendudukan Kades terpilih atau dalam konsep partisipasi sosial partisipasi dihubungkan dengan siklus proyek. Partisipasi warga memungkinkan warga terlibat secara sistemik dan terus menerus dalam pengambilan keputusan publik. dalam konteks ini kita perlu mendorong warga untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik secara langsung.

Secara substantif partisipasi mencakup tiga hal. Pertama, voice (suara): setiap warga mempunyai hak dan ruang untuk menyampaikan suaranya dalam proses pemerintahan. Pemerintah, sebaliknya, mengakomodasi setiap suara yang berkembang dalam masyarakat yang kemudian dijadikan sebagai basis pembuatan keputusan. Kedua, akses, yaitu setiap warga mempunyai kesempatan untuk mengakses atau mempengaruhi pembuatan kebijakan, termasuk akses dalam layanan publik. Ketiga, kontrol, yaitu setiap warga atau elemen-elemen masyarakat mempunyai kesempatan dan hak untuk melakukan pengawasan (kontrol) terhadap jalannya pemerintahan maupun pengelolaan kebijakan dan keuangan pemerintah.

Dalam konteks pembangunan dan pemerintahan desa, partisipasi masyarakat terbentang dari proses pembuatan keputusan hingga evaluasi. Proses ini tidak semata didominasi oleh elite-elite desa (pamong desa, BPD, pengurus RT maupun pemuka masyarakat), melainkan juga melibatkan unsur-unsur lain seperti perempuan, pemuda, kaum tani, buruh, dan sebagainya. Dari sisi proses, keterlibatan masyarakat biasa bukan dalam konteks mendukung kebijakan desa atau sekadar menerima sosialisasi kebijakan desa, melainkan ikut menentukan kebijakan desa sejak awal. Partisipasi dalam pembangunan desa, misalnya, bisa dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam merumuskan kebijakan pembangunan (Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa, program pembangunan dan APBDes, dan lain-lain), antara lain melalui forum RT, musrenbangdus, musrenbangdes maupun rembug desa. Forum-forum tersebut juga bisa digunakan bagi pemerintah desa untuk mengelola proses akuntabilitas dan transparansi, sementara bagi masyarakat bisa digunakan untuk voice, akses dan kontrol terhadap kebijakan pemerintah desa.

Kontrol masyarakat terhadap elite lokal merupakan indikator penting dalam partisipasi, sebagai arena yang memungkinkan elite lokal itu bertanggungjawab dan tanggap terhadap kepentingan warga. Kontrol bisa dilakukan dengan hadirnya institusi pemantau (watch dogs), dan yang lebih penting adalah terlembaganya mekanisme petisi, mosi tidak percaya, atau recalling terhadap elite lokal oleh masyarakat. Masyarakat pemilih (konstituen), misalnya, bisa menarik diri terhadap wakil rakyat yang terbukti tidak bertanggungjawab atau tidak menjalankan amanat rakyat. Tentu saja ruang kontrol masyarakat harus dilegalkan dalam aturan main baik Undang-undang, Peraturan Daerah maupun Peraturan Desa.

Membangun masyarakat partisipatif di desa tidak harus berangkat dari titik nol. Meski sebagian besar organisasi di desa bersifat korporatis (bentukan dari atas secara seragam), tetapi organisasi itu bisa dibingkai ulang dengan bersandar pada prinsip partisipasi. Masyarakat bisa memanfaatkan organisasi-organisasi lokal (RT, RW, LKMD, LPMD, PKK, arisan, karang taruna, kelompok tani, dan lain-lain), bukan hanya untuk kegiatan seremonial, tetapi juga bisa digunakan sebagai basis partisipasi dalam pembangunan dan pemerintahan desa. Di desa sekarang, sebenarnya telah tumbuh kesadaran baru untuk membangun organisasi lokal yang berbasis pada prakarsa masyarakat secara mandiri. Sebagai contoh misalnya di Desa Sambongrejo Kecamatan Semanding, Kab. Tuban misalnya, tumbuh sebuah organisasi bernama Kelompok Tani Penghijauan UP UPSA Wonoasri, Kelompok Tani Sumber Mulya, dan Lumbung Desa yang digerakkan oleh para tokoh masyarakat untuk pengembangan ekonomi di tingkat lokal dengan basis partisipasi. *) Kang Naryo

Sumber: http://mbangun-desa.blogspot.com

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 547 other followers